TAKALAR – Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, dengan agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2025, kembali memantik reaksi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Takalar, H. Muh. Rijal, serta dihadiri oleh jajaran Wakil dan Anggota DPRD, Wakil Bupati Takalar, Hengky Yasin, Sekda Takalar, unsur Forkopimda, dan para pimpinan OPD di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lantai II, Kelurahan Kalabirang, Kecamatan Pattallassang, Kamis (30/7/2026).
Dalam Pemandangan Akhir Fraksi, PKB Takalar menekankan kepada Bupati Takalar untuk segera membuka dan mengaktifkan kembali Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Galesong atau Hospital Galesong.
“Terakhir, kami Fraksi PKB mengajak kita semua untuk mengenyampingkan ego politik dalam persoalan fasilitas masyarakat kecil. Kesehatan dan hak hidup masyarakat jauh lebih penting daripada politik. Hak hidup dan sehat bagi masyarakat adalah mutlak serta tidak boleh ditunda,” tegas Ketua Fraksi PKB DPRD Takalar, Habibie Abdullah, saat membacakan pemandangan akhir fraksi.
Lebih lanjut, Habibie menyampaikan agar segala silang pendapat antar-golongan dihentikan karena hanya akan memperlambat berfungsinya fasilitas medis bagi rakyat kecil di Galesong dan sekitarnya.
“Sejalan dengan hal tersebut, atas desakan dan permintaan mayoritas masyarakat Galesong Raya, kami Fraksi PKB menekankan kepada Saudara Bupati Takalar untuk segera membuka dan mengaktifkan kembali RSUD Galesong. Pembukaan kembali rumah sakit ini adalah wujud nyata hadirnya keadilan sosial dan kasih sayang pemerintah kepada setiap warga yang membutuhkan pertolongan medis darurat,” ujar Habibie.
Selain itu, dalam pemandangan akhir tersebut, Fraksi PKB DPRD Takalar juga memberikan catatan terkait Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK agar Pemkab menyelesaikan seluruh rekomendasi sebelum batas waktu yang ditentukan, sehingga temuan serupa tidak terulang di tahun berikutnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Fraksi PKB DPRD Takalar, H. Hilal Hamzah Hisbul Sajadah, terus menyuarakan agar RSUD Galesong segera diaktifkan kembali sebagai solusi atas keluhan terkait lonjakan pasien di RSUD Padjonga Daeng Ngalle.
Sudah banyak masyarakat yang mengeluhkan kondisi pelayanan kesehatan, khususnya di RSUD Padjonga Daeng Ngalle, akibat keterbatasan ruangan dan fasilitas. Oleh karena itu, kami berharap pemerintah secepatnya mempertimbangkan pengaktifan RSUD Galesong sebagai alternatif untuk mengurai penumpukan pasien,” ujar Hilal.
Politisi muda PKB yang juga Anggota Komisi I DPRD Takalar tersebut mencontohkan beberapa warga di wilayahnya yang harus menempuh jarak jauh ke pusat kota Takalar hanya untuk mengantre berjam-jam atau menunggu kepastian ketersediaan kamar.
Selain isu pelayanan pasien, Hilal menyoroti nasib tenaga kesehatan yang terancam dinonaktifkan terlalu lama, serta potensi kerusakan pada alat-alat medis yang tidak difungsikan dalam jangka panjang.
“Langkah ini penting demi pembukaan lapangan kerja, penyelamatan aset daerah yang bernilai besar, serta terwujudnya pelayanan kesehatan yang maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.
