Sekilasindonesia.id JAKARTA – Polemik pembangunan kembali SDN Kebayoran Lama Selatan 09 yang roboh sejak 2024 kembali menjadi perhatian publik.
Gedung sekolah yang baru dijadwalkan dibangun kembali pada 2026 memunculkan berbagai spekulasi di media sosial.
Salah satu narasi yang berkembang menyebut keterlambatan revitalisasi dipicu kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat serta pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Yudha Permana, membantah anggapan tersebut.
Dalam rapat bersama Dinas Pendidikan DKI Jakarta di Gedung DPRD, Senin (27/7/2026).
Ia menegaskan bahwa DPRD DKI Jakarta tidak pernah membahas pengurangan anggaran pendidikan maupun kesehatan sebagai dampak kebijakan efisiensi.
Yudha mengaku prihatin karena pemberitaan dan perbincangan di media sosial dinilai menggiring opini bahwa pemerintah pusat menjadi penyebab lambatnya pembangunan kembali SDN Kebayoran Lama Selatan 09.
Menurutnya, tudingan tersebut tidak sesuai dengan fakta pembahasan anggaran di DPRD.
Ia juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersikap terbuka apabila memang terdapat kesalahan atau mismanajemen dalam pelaksanaan program revitalisasi sekolah.
Menurut Yudha, mengakui kekurangan akan lebih baik daripada mencari pihak lain untuk disalahkan.
Selain itu, Yudha mendorong adanya sinergi antara Pemprov DKI Jakarta dengan pemerintah pusat.
Ia menilai program revitalisasi sekolah yang sedang dijalankan pemerintah pusat dapat dimanfaatkan untuk mempercepat pembangunan sekolah-sekolah di Jakarta yang belum terakomodasi melalui APBD.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan rencana renovasi 22 sekolah negeri pada 2026 mengalami kendala akibat pemotongan DBH dan kebijakan efisiensi anggaran. Dari jumlah tersebut, baru tujuh sekolah yang telah memperoleh alokasi anggaran.
Meski demikian, Pemprov DKI Jakarta menetapkan empat sekolah sebagai prioritas pembangunan karena kondisinya dinilai sangat memprihatinkan, yakni SDN Kebayoran Lama Selatan 09, SMA Negeri 102 Jakarta, SDN Cempaka Putih Barat 03, serta SDN dan TK Negeri Papango 01.
Perbedaan pandangan antara DPRD DKI Jakarta dan Pemprov DKI terkait penyebab keterlambatan revitalisasi sekolah tersebut kini menjadi sorotan publik.
“Di tengah perdebatan itu, masyarakat berharap pembangunan sekolah-sekolah yang rusak dapat segera terealisasi agar para siswa kembali memperoleh fasilitas belajar yang aman dan layak,” harapnya.
Bagindo Yakub.
