BONE – Kesatuan aktivis Bone-Bantaeng nyatakan tolak kegiatan proyek APBD Provinsi Sulawesi Selatan berbau korupsi. Sabtu (23/10/20)
Proyek pembangunan yang memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Sulawesi Selatan banyak di temukan dugaan kerugian negara, cenderung pekerjaan fisik yang sangat tidak memadai, menimbulkan curigaan dari para aktivis dan juga masyarakat bahwa indikasi kerugian negara terjadi dalam beberapa pengerjaan pembangunan Provinsi.
Menurut salah satu Aktivis Kab. Bone yakni Mukhawas Rasyid SH. MH, menyampaikan bahwa indikasi korupsi dalam pengerjaan fisik sangat tidak layak.
“Banyak kami temukan dugaan kerugian negara pada pekerjaan fisik, bahkan ada kami temukan indikasi kerugian negara hingga mencapai 8 milyar rupiah lebih dalam satu item kegiatan” Tutur Mukhawas.
Seharusnya pemprov Sul-Sel mampu menekan atau menghentikan segala tindakan penyalahgunaan anggaran agar menciptakan Good Governance dan Cleaner Governance. Agar pemerintah provinsi tidak dianggap gagal dalam pengerjaan proyek pembangunan infrastruktur.
Maka, Aliansi Aktivis Bone – Bantaeng, yang tergabung di dalamnya mengajak seluruh Aktivis dan masyarakat yang ada di Bone dan Bantaeng bergabung untuk melakukan pantauan dan klarifikasi di lapangan agar fungsi Sosial Control berjalan terhadap segala bentuk pembangunan yang bersumber dari APBD Provinsi agar tidak ada penyalahgunaan anggaran atau wewenang sebagaimana yang di amanahkan dalam Undang-undang.
“Kami mengajak seluruh aktivis dan Masyarakat untuk ikut serta menjalankan Sosial control, agar penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan tidak melenceng dari apa yang di amanahkan Undang-undang” Tutup Mukhawas.
Reporter : Adinusaid
