TAKALAR – Pemerintah Kabupaten Takalar melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) menggelar Focus Group Discussion (FGD) Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) bertema “Penguatan Koordinasi Intelijen Terpadu dan Penanganan Konflik Sosial demi Menjaga Stabilitas Keamanan Daerah” di Ruang Pola Kantor Bupati Takalar, Kamis (16/7/2026).
Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM, didampingi Wakil Bupati Takalar Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., MM, serta Sekretaris Daerah Takalar Dr. H. Muhammad Hasbi, S.STP., M.AP., M.I.Kom. Hadir pula Dandim 1426/Takalar, Ketua Pengadilan Negeri Takalar, perwakilan Kejaksaan Negeri Takalar, Kasat Narkoba Polres Takalar mewakili Kapolres Takalar, unsur Badan Intelijen Negara (BIN), para Danramil, Kapolsek, dan camat se-Kabupaten Takalar.
Dalam sambutannya, Bupati Daeng Manye menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh terciptanya situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif. Oleh karena itu, seluruh unsur Forkopimda diharapkan terus memperkuat koordinasi, meningkatkan deteksi dini, serta membangun sistem pertukaran informasi yang efektif guna mengantisipasi berbagai potensi konflik sosial.
Menurutnya, forum komunikasi seperti FGD perlu dilaksanakan secara rutin, terstruktur, dan terpadu agar setiap persoalan yang muncul di tengah masyarakat dapat diidentifikasi sejak dini, dianalisis bersama, serta ditangani sesuai kewenangan masing-masing instansi. Ia juga mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap arus informasi, khususnya di media sosial, yang kerap memicu kesalahpahaman akibat informasi yang belum terverifikasi.
“Daerah yang aman akan menciptakan pembangunan yang berjalan baik dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat,” tegas Bupati Daeng Manye saat membuka kegiatan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Takalar, Dr. Muhammad Hasbi, menjelaskan bahwa FGD menjadi wadah strategis untuk memperkuat sinergi fungsi intelijen antara Kesbangpol, TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, dan seluruh pemangku kepentingan. Tiga agenda utama yang dibahas meliputi penguatan koordinasi intelijen terpadu, pemetaan potensi konflik sosial di seluruh kecamatan, serta penyusunan strategi pencegahan konflik yang lebih efektif.
“FGD ini bukan sekadar forum diskusi, tetapi ruang dialog untuk menghasilkan langkah-langkah konkret dalam menjaga stabilitas keamanan daerah,” ujarnya.
Mewakili Kapolres Takalar, Kasat Narkoba Polres Takalar AKP Asrullah, SH, mengungkapkan sejumlah isu strategis yang perlu menjadi perhatian bersama. Di antaranya potensi konflik lahan PTPN di wilayah Polongbangkeng Utara dan Polongbangkeng Selatan yang diperkirakan meningkat pasca musim panen tebu, terutama terkait perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU). Selain itu, perkembangan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kecamatan Laikang juga membutuhkan sosialisasi berkelanjutan agar masyarakat memperoleh informasi yang benar dan tidak mudah terpengaruh isu yang menyesatkan.
Pada kesempatan yang sama, Dandim 1426/Takalar Letkol Inf. Anton Timotius Milala, S.E., M.I.P., menambahkan bahwa aktivitas tambang ilegal dan penyalahgunaan narkoba juga menjadi potensi kerawanan yang harus diantisipasi. Menurutnya, kedua persoalan tersebut dapat memicu konflik sosial dan mengganggu stabilitas keamanan apabila tidak ditangani sejak dini melalui edukasi masyarakat, mediasi, serta koordinasi lintas sektor yang kuat.
Dandim juga mendorong percepatan penyelesaian administrasi perpanjangan HGU lahan PTPN guna mencegah munculnya klaim sepihak yang berpotensi menimbulkan konflik. Ia mengusulkan agar pemerintah, perusahaan, masyarakat, dan organisasi pendamping duduk bersama mencari solusi yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, ia berharap FGD Forkopimda dapat dilaksanakan secara berkala sebagai sarana evaluasi dan pembahasan berbagai isu strategis di Kabupaten Takalar.
Wakil Bupati Takalar, Dr. H. Hengky Yasin, S.Sos., MM, turut mengapresiasi pelaksanaan FGD tersebut. Menurutnya, kegiatan ini semakin memperkuat sinergi antarunsur Forkopimda dalam menjaga kondusivitas daerah. Ia menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan modal utama pembangunan karena mampu meningkatkan kepercayaan investor, menciptakan iklim usaha yang sehat, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hengky Yasin juga mengusulkan agar rapat koordinasi kewaspadaan daerah dilaksanakan secara berkala dan didukung dengan penyusunan peta kerawanan yang terintegrasi sebagai dasar pengambilan kebijakan. Selain itu, sistem pertukaran informasi antarinstansi perlu terus diperkuat agar setiap potensi gangguan keamanan dapat dideteksi lebih cepat dan ditangani secara terpadu.
Melalui FGD ini, Pemerintah Kabupaten Takalar bersama seluruh unsur Forkopimda menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi intelijen, meningkatkan sinergi lintas sektor, serta mengoptimalkan penanganan konflik sosial demi menjaga stabilitas keamanan sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Takalar.
