Sekilasindonesia.id TANGERANG — Hampir 20 tahun warga menunggu, tetapi jalan rusak di depan mata tak kunjung berubah.
Di saat sejumlah ruas jalan lain di wilayah Kecamatan Cisoka mendapat perhatian pembangunan, warga Kampung Cipari, Desa Cempaka, Kabupaten Tangerang, justru masih harus berjibaku melewati jalan yang mereka keluhkan telah lama mengalami kerusakan.
Bagi warga, persoalannya bukan sekadar jalan berlubang atau permukaan yang rusak.
Ini tentang janji, prioritas, dan kapan pemerintah benar-benar hadir ketika masyarakat membutuhkan.
Keluhan warga semakin keras setelah mereka mengaku berkali-kali menyampaikan kondisi jalan kepada pemerintah desa maupun melalui media sosial.
Bahkan, beberapa pihak disebut pernah datang melakukan pengukuran dan dokumentasi.
Namun, setelah itu, warga kembali menunggu
Sudah ada 20 tahun belum diperbaiki.
Yang datang ada, sempat diukur juga, cuma pas penurunan barang kenapa pihak lain yang dibangun dan yang di sini masih tetap begini.
“Jadi dialihkan terus,” ujar Santi, warga setempat, saat ditemui awak media, Jumat (4/9/2026).
Kekecewaan Santi semakin menjadi ketika melihat ruas jalan lain yang menurutnya masih relatif layak justru mendapat pekerjaan.
Di depan jalan arah Cangkudu yang masih bagus malah dibolong-bolongin dan dibongkar.
“Kenapa yang rusak di sini tidak dibenerin?” katanya.
Menurut Santi, persoalan tidak berhenti pada kerusakan jalan, ketika hujan turun, air dari saluran pembuangan disebut dapat naik dan menggenangi kawasan sekitar.
“Kalau hujan, air dari comberan naik dan bikin banjir,” keluhnya.
Kampung Cipari bukan satu-satunya wilayah yang dikeluhkan warga.
Sejumlah titik lain di Kecamatan Cisoka juga disebut mengalami persoalan infrastruktur, di antaranya Kampung Situgabug, Desa Cempaka, dan Kampung Nagrog, Desa Bojongloa.
Kondisi tersebut membuat masyarakat mempertanyakan bagaimana pemerintah menentukan skala prioritas pembangunan infrastruktur.
Warga menegaskan, mereka tidak menolak pembangunan di wilayah lain, namun mereka meminta pemerintah menjelaskan secara terbuka dasar penentuan prioritas tersebut.
Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan objek pendataan.
“Kami berharap setelah pemerintah datang melakukan pengukuran dan dokumentasi, ada tindak lanjut nyata,” ujar warga.
Keluhan tersebut turut mendapat perhatian Aliansi Peduli Banten.
Ketua Aliansi Peduli Banten, Andry Setiawan, S.H., meminta Pemerintah Kabupaten Tangerang tidak menganggap persoalan ini sebagai keluhan biasa.
Menurut Andry, jika benar kerusakan jalan telah berlangsung bertahun-tahun dan pengaduan masyarakat telah berulang kali disampaikan, pemerintah perlu memberikan penjelasan mengenai status jalan, kewenangan, perencanaan, penganggaran hingga skala prioritas pembangunan.
Kalau benar masyarakat sudah menyampaikan keluhan berkali-kali dan kondisi jalan tersebut berlangsung bertahun-tahun, pemerintah tidak boleh berhenti hanya pada kegiatan survei, pengukuran dan dokumentasi.
“Harus ada tindak lanjut yang jelas,” tegas Andry.
Ia menilai masyarakat berhak memperoleh informasi mengenai proses penanganan infrastruktur yang menjadi kebutuhan mereka sehari-hari.
Aliansi Peduli Banten meminta instansi terkait menjelaskan apakah ruas jalan di Kampung Cipari sudah masuk dalam perencanaan pembangunan atau pemeliharaan.
Selain itu, pemerintah diminta menjelaskan apakah sudah ada usulan dari pemerintah desa maupun kecamatan, apakah anggaran telah tersedia atau dialokasikan, serta apa alasan ruas jalan tersebut belum mendapatkan penanganan.
Dasar penentuan skala prioritas pembangunan juga diminta dibuka kepada masyarakat.
Menurut Andry, apabila memang terdapat kendala anggaran, teknis, administratif atau persoalan kewenangan, hal tersebut harus disampaikan secara transparan.
Kalau memang sudah masuk perencanaan, sampaikan kapan dikerjakan.
Kalau belum bisa dikerjakan, jelaskan alasannya.
Kalau bukan kewenangan Pemkab Tangerang, jelaskan siapa yang berwenang.
“Jangan masyarakat dibiarkan menunggu tanpa kepastian,” ujarnya.
Aliansi Peduli Banten mendesak Bupati Tangerang bersama dinas terkait, Camat Cisoka dan pemerintah desa melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi jalan yang dikeluhkan masyarakat.
Pemetaan jalan rusak di sejumlah wilayah Kecamatan Cisoka juga dinilai perlu dilakukan agar penanganan tidak berjalan parsial.
Warga berharap kedatangan petugas ke lapangan tidak lagi sekadar menghasilkan dokumentasi.
Sebab bagi mereka, yang dibutuhkan bukan foto jalan, bukan pengukuran jalan, dan bukan sekadar janji perbaikan.
Yang mereka butuhkan adalah jalan yang benar-benar diperbaiki.
“Yang dibutuhkan masyarakat bukan sekadar dokumentasi, tetapi penyelesaian,” tegas Andry
Bagindo Yakub.
