PANGKEP-Badan Advokasi Penyelamat Aset Negara (Bapan) DPD Sulsel, Andi Djuraid Rauf mempertanyakan laporannya di Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep yang diduga mangkrak.
Menurut Andi Djuraid Rauf pihaknya telah melaporkan Lurah Minasatene, Kecamatan Minasatene, di Kejari Pangkep terkait dugaan Pungutan Liar (Pungli) penerbitan sertifikat gratis pada 2018 lalu, namun sampai sekarang dinilai tidak ada tindak lanjut dari di Kejaksaan Negeri Pangkep.
“Sedangkan Kelurahan Biraeng yang juga dilaporkan sama pada tahun 2018 sudah berkekuatan hukum dan telah mengganjar pelakunya dengan vonis 4 tahun penjara. Sementara Lurah Minasatene sampai sekarang belum ada tindak lanjutnya,” kesal Andi Djuraid Rauf sambil memperlihatkan data ke pihak Kejaksaan, Selasa (03/11).
Djuraid juga menjelaskan, mengapa
Reditribusi Sertifikat di kelurahan Minasatene tidak dilanjutkan oleh Kejaksaan Negeri Pangkep, sedangkan pungli yang dilakukan lebih besar dari pada Kelurahan Biraeng yang telah divonis 4 tahun.
“Penegakan Hukum jangan tebang pilih, yang melakukan sudah terbukti harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di negara ini. Jangan sampai ada dusta diantara kita,” ujarnya.
Sekadar diketahui, Bapan DPD Sulsel juga telah melaporkan dua Kelurahan yang ada di Kecamatan Labbakkang Pangkep, yang juga diduga telah melakukan pungli pada Redistribusi sertifikat gratis pada Kejaksaan Negeri pangkep.
Sementara itu, kasi Intel Kejari Pangkep, Andri Zulfikar, SH, MH mengatakan, pihaknya akan mencari dulu data yang akan segera disampaikan ke pihak Bapan Sulsel.
“Tidak ada hukum yang pilih kasih, semua akan diproses sesuai hukum yang berlaku, jika dirasa merugikan negara, kita tindak selama teman-teman dari lembaga Bapan bisa memberikan bukti terkait laporannya. Kami akan selidiki dan segera menindaklanjuti,” tegasnya.
(Rls/Firdaus)
