BeritaDaerah

Potensi Tambang Rakyat Gerakan Ekonomi Lokal, Riswan : Jangan Hanya Penertiban, Pemerintah Harus Hadir Berikan Kepastian Hukum

×

Potensi Tambang Rakyat Gerakan Ekonomi Lokal, Riswan : Jangan Hanya Penertiban, Pemerintah Harus Hadir Berikan Kepastian Hukum

Sebarkan artikel ini

SEKINDO, Lebak – Kekayaan sumber daya alam mineral yang melimpah di Indonesia seharusnya menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui pengembangan pertambangan rakyat yang dapat menjadi penggerak ekonomi lokal, membuka lapangan pekerjaan, serta meningkatkan pendapatan masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Riswan, Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ormas Badak Banten Provinsi Banten. Ia menilai, pertambangan rakyat memiliki potensi besar dalam menggerakkan roda perekonomian masyarakat, khususnya di wilayah yang memiliki potensi sumber daya mineral.

Click Here

Menurutnya, aktivitas pertambangan rakyat tidak hanya memberikan penghasilan bagi para penambang, tetapi juga menghidupkan berbagai sektor ekonomi lainnya, seperti transportasi, perdagangan, warung kecil, hingga jasa angkutan material.

“Tambang rakyat bukan semata-mata persoalan aktivitas penggalian mineral. Di dalamnya ada kehidupan ekonomi masyarakat. Ada keluarga yang menggantungkan hidup, ada pedagang kecil yang mendapatkan penghasilan, dan ada perputaran ekonomi yang dirasakan masyarakat sekitar,” terang Riswan.

Kata Riswan, pemerintah perlu melihat persoalan pertambangan rakyat secara komprehensif. Penegakan hukum harus berjalan, tetapi kebijakan juga perlu memberikan solusi terhadap masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor tersebut.

“Jangan sampai masyarakat kecil hanya menjadi korban dari persoalan regulasi. Jika ada aktivitas pertambangan yang belum memenuhi ketentuan, pemerintah harus hadir memberikan pembinaan, pendampingan, dan jalan keluar agar masyarakat bisa menjalankan usaha secara legal,” tegasnya.

Riswan juga mendorong pemerintah untuk memperluas akses legalitas pertambangan rakyat melalui mekanisme Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, legalitas menjadi penting agar aktivitas pertambangan memiliki kepastian hukum, dapat diawasi, serta memenuhi standar keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan.

“Kami tidak membenarkan pertambangan yang merusak lingkungan, menggunakan cara-cara berbahaya, atau mengabaikan keselamatan masyarakat. Tetapi jangan pula menutup mata terhadap kebutuhan ekonomi rakyat. Harus ada keseimbangan antara penegakan hukum, perlindungan lingkungan, dan keberlangsungan mata pencaharian masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Riswan mempertanyakan bagaimana kekayaan mineral yang melimpah dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.

“Jangan sampai masyarakat hanya menjadi penonton di tanah kelahirannya sendiri. Kekayaan alam harus memberikan manfaat nyata bagi rakyat, bukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak. Kita ingin masyarakat memiliki kesempatan untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan taraf kehidupannya,” tambahnya.

Sebagai Sekretaris DPW Ormas Badak Banten Provinsi Banten, Riswan berharap pemerintah pusat dan daerah dapat membangun kebijakan pertambangan yang lebih berpihak pada pemberdayaan ekonomi masyarakat, disertai pengawasan yang transparan dan bertanggung jawab.

“Intinya, tambang rakyat harus mendapatkan kepastian hukum dan pembinaan. Negara jangan hanya hadir untuk menertibkan, tetapi juga harus hadir memberikan solusi. Sebab, tujuan pengelolaan kekayaan alam adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat,” pungkas Riswan.

(Usep_Red)