PASANGKAYU – Warga Pakava meminta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pasangkayu agar kiranya Desa (Pakava-red) dapat diperhatikan dalam pembangunan Infrastruktur jalan, hal ini disampaikan langsung oleh Jaya saat menyampaikan orasinya di depan bundaran Smart (Pasangkayu-red).
“Kami datang kesini untuk meminta perhatian serius kepada Pemkab Pasangkayu tentang pembangunan Infrastruktur jalan, sebab tahun kemarin di Dusun Putih Mata dan Dusun Lala, Desa Pakava, Kabupaten Pasangkayu telah diukur volumenya, namun sampai hari ini belum terealisasikan,” ucapnya, Sabtu (22/02/2020).
Jaya juga menyampaikan, terkait tapal batas antara Kabupaten Donggala, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) dengan Pasangkayu, Sulawesi Barat (Sulbar), berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 60 Tahun 2018, dimaksudkan untuk penyelesaian konflik tapal batas antara 2 provinsi tersebut.
“Tahun kemarin, Saya sudah pernah ke Kemendagri bersama Asisten I yang mewakili Gubernur Provinsi Sulbar dan saat itu beliau menyampaikan ke kami bahwa ditahun 2019 akan ada bantuan pembangunan Infrastruktur, anggarannya melekat di (Provinsi Sulbar-red) lalu dititipkan di Pemkab Pasangkayu sebesar 1 Milyar, namun belum terealisasi juga, sehingga warga mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Pakava (AMP) turun melakukan aksi Damai,” terang Kepala Desa Pakava.
Ditempat terpisah, Kepala Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang (PUPR), Budiansya mengatakan, memang betul sudah diukur tapi itukan belum tentu langsung dikerjakan, lagian tidak ada anggarannya ditahun 2019 kemarin.
“Jika ada anggarannya, pasti kami kerjakan dan itu tidak mungkin dialihkan ketempat lain,” tuturnya saat ditemui dikediamannya.
Reporter: Roy Mustari
