MAKASSAR,SEKINDO.ID-Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Muhammadiyah (Unismuh) Makassar bersama Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) Hungaria menggelar diskusi publik membahas kebakaran hutan dan lahan (karhutla), Senin (7/9/2026).
Diskusi bertajuk “Hutan Terbakar, Publik Membayar: Membincang Tata Kelola, Ekonomi Lingkungan, dan Keadilan bagi Masyarakat” digelar secara daring dan diikuti ratusan peserta dari kalangan mahasiswa, akademisi, peneliti hingga masyarakat umum.
Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan Unismuh Makassar, Nursaleh Hartaman, S.IP., M.IP., menegaskan karhutla tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan lingkungan.
“Kebakaran hutan tidak cukup kita baca sebagai persoalan lingkungan semata. Di dalamnya ada persoalan kebijakan, tata kelola, pengawasan, sekaligus bagaimana kepentingan masyarakat ditempatkan dalam pengelolaan sumber daya alam.”
Sementara itu, dosen Ilmu Pemerintahan Unismuh, Dr. Handam, S.IP., M.Si., menyoroti pentingnya koordinasi pemerintah pusat dan daerah serta pengawasan terhadap perizinan dan pengelolaan lahan.
“Persoalan karhutla bukan semata soal bagaimana memadamkan api ketika kebakaran sudah terjadi. Kita perlu melihat bagaimana relasi pusat dan daerah bekerja, bagaimana koordinasi antarlembaga berlangsung, dan bagaimana pengawasan terhadap perizinan serta pengelolaan lahan dilakukan di lapangan.”
Dari sisi ekonomi lingkungan, Dewi Joanne Suhandeniputri, peneliti Department of Circular Economy, Pannonia University, Hungaria, mengatakan kerusakan hutan juga berarti kehilangan modal alam yang berdampak terhadap ekonomi masyarakat.
“Ketika biodiversitas hilang, tanah terdegradasi, dan sumber daya air menurun kualitasnya, yang terjadi bukan hanya kerusakan ekologis. Kita sedang mengalami depresiasi modal alam yang mempunyai konsekuensi ekonomi dalam jangka panjang.”
Ketua PPI Hungaria, Hanif Muchdatul Ayunda, S.TP., M.Si., menilai pelajar Indonesia di luar negeri memiliki peran penting dalam memperluas pertukaran pengetahuan terkait persoalan bangsa.
“Pelajar Indonesia di luar negeri tidak seharusnya terputus dari persoalan yang dihadapi bangsa.”»
Diskusi tersebut juga menekankan pentingnya menempatkan masyarakat sebagai bagian aktif dalam pencegahan, pengawasan, pengambilan keputusan hingga pemulihan kawasan terdampak.
Kolaborasi Ilmu Pemerintahan Unismuh Makassar dan PPI Hungaria diharapkan melahirkan gagasan serta rekomendasi untuk memperkuat tata kelola karhutla yang lebih efektif, akuntabel, berkelanjutan, dan berkeadilan.(*)
