SUNGAILIAT – DPRD Kabupaten Bangka resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD Bangka, Senin (13/7/2026).
Pada kesempatan yang sama, Pemerintah Kabupaten Bangka juga menyampaikan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I DPRD Bangka Hendra Yunus dan dihadiri Wakil Bupati Bangka Syahbudin, Ketua DPRD Jumadi, unsur Forkopimda, Plt Sekda, kepala OPD, camat, lurah, serta sejumlah tamu undangan.
Wakil Ketua I DPRD Bangka Hendra Yunus mengatakan Raperda pertanggungjawaban APBD 2025 telah dibahas bersama Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Pembahasan mengacu pada hasil audit BPK Perwakilan Bangka Belitung yang kembali memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada Pemkab Bangka.
“Setelah mendengarkan pendapat akhir seluruh fraksi, DPRD Kabupaten Bangka menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan menjadi Peraturan Daerah,” kata Hendra.
Selain pengesahan Raperda, DPRD juga menerima penyampaian rancangan KUA-PPAS 2027.
Dokumen tersebut menjadi dasar penyusunan APBD tahun depan yang memuat kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan daerah, serta program prioritas pembangunan.
Sementara itu, Wakil Bupati Bangka Syahbudin menyampaikan persetujuan Raperda merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Kami mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Bangka atas kerja sama dalam pembahasan Raperda ini. Seluruh masukan fraksi akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya.
Syahbudin menegaskan KUA-PPAS 2027 disusun berdasarkan RKPD 2027 dengan target pertumbuhan ekonomi mencapai 4,69 persen, pendapatan per kapita Rp65,33 juta, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 75,77, serta penurunan angka kemiskinan melalui belanja daerah yang lebih produktif.
Pemkab Bangka juga akan memprioritaskan anggaran untuk sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan dasar, dan pengentasan kemiskinan guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
