SEKILAS INDONESIA, PANGKALPINANG – Aparatur Sipil Negara (ASN) di Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) menunjukkan solidaritas dengan mendorong Korpri untuk membentuk Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH). Aksi solidaritas ini dilakukan dengan menandatangani spanduk besar setelah upacara mingguan di kantor Gubernur Babel, Senin (2/9/2024).
Alfian, salah satu ASN Pemprov Babel, menjelaskan bahwa aksi ini bertujuan agar para pegawai dapat bekerja dengan tenang hingga pensiun. “Integritas atasan adalah tanggung jawab masing-masing. Saya sendiri pernah menghadapi ancaman kehilangan jabatan jika melawan, namun ASN seharusnya tidak takut kehilangan jabatan karena jabatan hanya amanah,” ujarnya.
Para ASN berharap pembentukan LKBH oleh Korpri dapat memberikan bantuan hukum bagi mereka. “Anggaran di biro hukum sangat terbatas. Meski begitu, seharusnya Korpri memiliki data mengenai jumlah ASN yang terkena kasus korupsi. Saat ini, kami berharap tidak terlibat langsung dalam masalah hukum,” tambah Alfian.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Asisten 2 Sekretariat Daerah (Setda) Babel, Hartono, menyambut baik aspirasi para ASN. “Kami menghargai kepedulian teman-teman dan akan mempertimbangkan langkah-langkah seperti pendampingan sesuai aturan yang berlaku,” kata Hartono.
Hartono menegaskan pentingnya mematuhi aturan dan integritas dalam menghadapi masalah hukum. Ia juga menambahkan bahwa anggaran untuk pendampingan akan dikaji lebih lanjut sesuai peraturan yang ada. “Kami akan berkomunikasi dengan pimpinan mengenai kebijakan ini. Yang penting, kita harus memegang integritas dan aturan dengan baik,” tutup Hartono.
