BANGKA SELATAN – menjelang Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) dan Musyawarah Daerah (Musda) DPD KNPI Kabupaten Bangka Selatan semakin Ricuh dan di anggap tidak transparan, Arie Pratama S.ST MANTAN Wakil Ketua Bidang Kemaritiman Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia (DPD KNPI) Bangka Selatan (Basel) periode 2016-2019, dan juga merupakan salah satu bakal calon dalam hajatan Musda DPD KNPI Basel, meminta Musda tahun ini di pending dulu sampai tahun 2023 nanti, di karena kan akan terjadi kisru yang sangat besar antar Pemuda. Saat jumpa pers di kafe Bayangkara Toboali, Rabu (10/8/2022).
“Tadi kita sudah ber musyawarah bersama Sekjen careteker DPD KNPI Bangka Selatan, bersama Bendahara Careteker DPD KNPI Bangka Selatan Di ruangan Bupati Bangka Selatan, sudah sepakat Musda Tahun ini di pending dulu sampai pertengahan tahun 2023 biar di habiskan dulu masa kepemimpinan Pengurus PK KNPI Kecamatan Seluruh Kabupaten Bangka Selatan dan di rapikan kembali sesuai prosedur MUSCAM di semua kecamatan masing-masing,” Ujar Arie.
Lanjut Arie, Jika ini di lanjutkan di pastikan akan terjadi Kisruh yang sangat besar dan akan terjadi gontok-gontokan antar pemuda yang ada di Bangka Selatan.
“Kita tidak mau hal demikian terjadi hanya asbab kinerja dari pada Careteker DPD KNPI Basel yang di anggap Tidak Benar, tidak Profesional, tidak berkompeten, dan tidak paham tentang organisasi,” Kata Arie
Kemudian Arie juga menjelaskan, terkait pembekuan DPK KNPI simpang Rimba yang di ambil sikap oleh DPD KNPI Babel itu hanya kebijakan sepihak tanpa ada dasar yang jelas, dan sudah melanggar nilai-nilai Demokrasi, bahkan sudah melanggar dari pada Etika organisasi.
“Seharusnya Ketua DPD KNPI Babel harus mengedepankan personalitas, mengedepankan kompetensi organisasi, jangan mengambil kebijakan sepihak, artinya disini Pembekuan DPK KNPI simpang Rimba itu tidak sah, karena kepengurusan yang lama itu masih berlaku sampai 2023 pertengahan tahun,”pungkasnya.
Masih lanjut Arie, kita sudah Konfirmasi kepada Camat Simpang Rimba,terkait hal pembentukan yang baru, pihak kecamatan tidak pernah melakukan fasilitasi apapun dan tidak pernah merekomendasi apapun bahkan tidak terlibat dalam pembentukan DPK KNPI simpang rimba yang baru.
“Secara otomatis ini tidak benar dan ini Ilegal, yang sudah melanggar Nilai-nilai Demokrasi Kepemudaan, melanggar daripada etika organisasi, maka dari itu jangan pernah di biyarkan, kita perbaiki dulu bagaimana KNPI kedepan jadi lebih baik lagi, yang mengedepankan Transparansi nilai-nilai kompetensi, bukan hanya sekedar untuk memenangkan pertarungan Musda saja, dan ini tidak bakal terjadi di negeri Bangka Selatan ini. Artinya kami akan melawan daripada unsur-unsur yang kita anggap tidak benar yang ada disini,” Tegas Arie.
Terakhir Arie menambahkan, dengan adanya pemberitaan bahwa DPK KNPI simpang rimba yang baru, sudah di sahkan Oleh Careteker DPD KNPI Basel itu tidak sesuai prosedur dan melanggar AD/ART KNPI.
“Dengan mereka memberitakan bahwa PK KNPI Simpang Rimba yang baru sudah di sahkan mereka, secara otomatis mereka membatalkan PK KNPI yang lama, disini yang menjadi cacat hukum, karena pembentukan KNPI di setiap kecamatan harus melaui jalur Muscab yang di rekomendasi oleh camat dan di fasilitasi oleh kecamatan, tetapi pada kenyataannya tidak pernah di lakukan oleh pihak mereka, artinya di sini ada kecurangan, kelicikan, dan pembohongan yang di lakukan oleh Careteker DPD KNPI Basel,” tutur Arie yang juga Ketua Persatuan Pemuda Bangka Selatan (PPBS).
Sementara Nazaruddin Sekretaris Caretaker DPD KNPI Basel mengatakan, Sesuai dengan Intruksi Bupati Bangka Selatan, Pelaksanaan Musda KNPI Basel Di tunda Dulu.
(Riki.s)
