JENEPONTO – Dinas Kesehatan Kabupaten Jeneponto terus melakukan upaya upaya dalam rangka penurunan stunting di seluruh wilayah di 11 kecamatan.
Upaya itu kali ini dilakukan dengan membuka kegiatan Rembuk Stunting Aksi III di ruang Kalabbiran Rumah Jabatan (Rujab), Jalan Kenangan, Selasa (28/6/2022).
Pertemuan itu dibuka langsung oleh Bupati Jeneponto Iksan Iskandar didampingi Duta Stunting/ TP PKK Hj Hamsiah Iksan.
Kepala Dinas Kesehatan Jeneponto Syusanti Mansur mengatakan, Percepatan penurunan stunting perlu koordinasi multisektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti Pemerintah Daerah, dunia usaha, masyarakat umum dan lainnya untuk penurunan angka prevalensi anak kerdil (stunting) sehingga penurunannya dapat tejadi secara merata di kabupaten Jeneponto.
“Generasi penerus bangsa harus sehat, cerdas, kreatif, dan produktif Jika anak-anak terlahir sehat tumbuh dengan baik dan didukung oleh pendidikan yang berkualitas. Sebaliknya jika anak- anak terlahir dan tumbuh dalam situasi kekurangan gizi kronis,mereka akan menjadi anak kerdil stunting,” ucapnya dalam sambutanya.
Kabupaten Jeneponto dari hasil Riskesdas tahun 2018 balita stunting sebesar 41,3 persen dan Hasil Survei Status Gizi Indonesi (SSGI) tahun 2021 sebesar 37,9 persen
“Angka Stunting ini mengalami penurunan sebesar 3,4 persen, meskipun mengalami penurunan tetapi Kabupaten Jeneponto angka prevalensi stunting urutan tertinggi di sulawesi selatan,” katanya.
“Perlu diketahui bahwa survei Status Gizi Indonesia (SSGI) metode yang digunakan adalah sampling jadi hasilnya boleh disandingkan tetapi tidak untuk dibandingkan,” jelasnya.
Masih kata dia, Untuk Desa dan Kelurahan Lokus stunting tahun 2023 sesuai hasil analisis keluarga berisiko stunting, kasus stunting,prevalensi dan 29 indikator stuting yakni, Kecamatan Bangkala Desa Mallasoro Bangkala, Jenetallasa, Pallantikang, Kapita, Punagaya, Bontomanai, Bontorannu,. Bangkala Barat Bulujaya, Barana, Beroanging,. Tamalatea Tonrokassi, Bontotangga, Bontosunggu, Turatea Timur, Bontojai,. Binamu Pabiringa, Empoang Selatan, Bontoramba Batujala, Arungekek Bulo-Bulo,. Kelara Tolo’,. Turatea Bululoe,.Batang Bungeng, Camba-Camba Bontoraya dan Tarowang.
Adapun dasar kegiatan tersebut tertuang pada, Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan,Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat, Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, Peraturan Bupati Jeneponto 42 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
“Dengan terlaksananya rencana kegiatan intervensi percepatan penurunan stunting yang dilakukan secara bersama-sama antara PD penanggung jawab layanan dengan sektor/lembaga non-pemerintah dan masyarakat melalui integrasi program,” harap Kadinkes Jeneponto itu.
Berita sebelumnya, Bupati Jeneponto Iksan Iskanda sampaikan jangan hanya sekedar kegiatan saja. Lebih diutamakan adalah hasil dari pada kegiatan ini.
“Jangan asal sekedar kegiatannya saja, lebih utamakan keberhasilan dari kegiatan itu,” ungkapnya.
Olehnya, Bupati Dua Periode itu dalam rangka pencegahan dan penanggulangan stunting. Agar memikirkan bersama sama dengan perencanaan.
“Sehingga dengan adanya kita bersama sama ditempat ini untuk melakukan rembuk stunting untuk mengatasi,” Jelas Iksan.
Ini Juga perlu pengawasan dari awal proses nikah. Disini kita mencari faktor utama penyebab utama dari pada stunting ini.
Di akhir sambutanya, Iksan berharap kepada narasumber agar memberikan pencerahan yang benar apa yang harus dilakukan dan ditemukan untuk dijadikan rekomendasi tindak lanjuti agar bersinergi kedepan.
“Ini Juga berharap kepada lurah dan kepala desa untuk betul betul bisa mendata yang masuk sasaran stunting dan memberi tambahan anggaran desa dalam perencanaan penanganan stunting,”harap Bupati Jeneponto dua periode itu.
Penulis: Firmansyah
