MUNA BARAT-Pernyataan Juru bicara Gugus Tugas Kabupaten Muna di media online yang menyudutkan Juru Bicara Gugus Tugas Covid-19 Kabupaten Muna Barat mendapat respon cepat oleh jubir Gugus Tugas Covid-19 Mubar, H. Rahman Saleh.
“Menjawab pernyataan jubir covid Muna, Dr. La Ode Wahid , SpPD atas ngocehannya di media online bahwa pernah hubungi saya via telpon tapi hanya sebatas menyatakan klarifikasi dan minta saya serta menyampaikan permohonan maafnya kepada Bupati Muna Barat bahwa yang dilakukan itu hanya professional dalam bekerja tidak ada maksud lain. Ini berbeda dengan pernyataannya hari ini yang dihubungkan dengan persoalan pilkada muna tanggal 9 desember 2020 bahkan menuduh saya takut kehilangan jabatan saya,” ujar, H. Rahman Saleh, Rabu (10/06/2020).
Menurutnya, lucu jika pernyataan seorang juru bicara seperti itu. “Maaf pa dokter pernyataan saya murni menjawab pemberitaan yang disampaikan dimedia, Ketua Gugus Covid Kabupaten Muna Barat Drs. Laode M Rajiun Tumada, M.Si. Beliau tidak pernah memerintahkan saya. Tapi itu semua murni karna tugas saya sebagai jubir untuk memberikan informasi, meluruskan dan menjawab semua pernyataan terkait covid bukan karena jabatan yang diberikan,” ungkapnya.
Lanjutnya, terkait jabatan saya, akan saya pertanggung jawabkan dunia dan akhirat dan perlu saya sampaikan bahwa saya selama bertugas di Dinas Kesehatan belum pernah membuat resah di masyarakat ataupun merugikan masyarakat. Jabatan itu tidak perlu saya pertahankan karena itu sifatnya datang dan pergi tergantung prestasi kerja yang kita berikan dan masyarakat tidak terzalimi selama kita menjadi pemberi layanan kecuali mungkin pak jubir ingin mencari jabatan mungkin karena selama ini belum pernah dapat jabatan sehingga memberikan informasi yang selalu bagus kepada pimpinannya,” tambahnya.
Rahman mengingatkan kembali persoalan pernyataan Jubir Muna di salah satu Media Online.
“Mungkin Jubir Muna sudah lupa dengan berita yang dimuat di Sultrabrita.com yang menyudutkan Bupati Mubar terkait warga Mubar Kapatuli dan meminta Gubernur untuk membatalkan SK tentang Penetapan RSUD Muna sebagai pusat rujukannya Muna Barat atau pura-pura lupa. Pernyataan ini melukai seluruh masyarakat Muna Barat, katanya menghindari berpolitik praktis tapi pernyataannya sudah mengarah pada politik praktis dengan mencampuradukan pelayanan kemanusiaan dengan kepentingan hasrat saudara.
Pernyataan saya hanya mengklarifikasi berita yang anda berikan sekarang justru menuduh saya yang menyudutkan. Saya teringat pepatah “ Gajah dipelupuk mata tidak nampak tapi semut diseberang lautan bisa dilihat” ini yang terjadi dengan Pa Jubir Muna sekarang,” tuturnya.
Selain itu, Rahman menjelaskan bahwa terkait dengan postingan di Media Sosial Facebook, tentang surat keterangan sembuh pasien. “Kami tidak pernah mempromosikan yang kami lakukan sesuai apa yang menjadi tanggung jawab pemda mubar, akun FB itu punya masyarakat, kami sudah klarifikasi dan surat itu didapatkan dari keluarganya. Bukan hanya Pak dokter yang paham kode etik saya juga punya kode etik keperawatan dan saya tidak punya tujuan kecuali mungkin pak Jubir yang punya tujuan lain,” jelasnya.
Sambungnya, Jubir Gugus Tugas Covid Muna Barat tidak pernah kaget dengan kematian pasien PDP warga kami. Yang membuat saya kaget karena selama pasien dirawat sampai meninggal tidak pernah dikoordinasikan. “Mungkin masih ingat atau pura-pura tidak ingat kasus pertama warga kami masuk RSUD Muna tanpa rujukan dari Desa Bakeramba Kecamatan Kusambi dan Pak Jubir selaku Dokter DPJP langsung menghubungi saya dan menyampaikan tentang pasien tersebut untuk dilakukan PE terhadap kontaknya, kenapa berbeda dengan pasien LP dari Desa Sidamangura tidak diperlakukan sama. Ada apa Pak Jubir???,” ucapnya.
Perlu diketahui kata Rahman bahwa warga Muna Barat bukan hanya ada di RSUD Muna tempat perawatannya, tapi ada juga yang di rawat di RSUD Kota Kendari. “Perawatan pasein di Kota Kendari sangat baik, dari awal koordinasi yakni mulai di jemput dibandara, dikarantina di Rusun Bungku Toko, sampai penyerahan perawatan dan penyerahan pasien sembuh koordinasi berjalan baik. Bahkan mereka di media tidak pernah mengeluh sudah capek urus pasien kami karena meraka paham bahwa mereka merupakan RSUD Rujukan. Berbeda dengan Jubir Muna…. Ada apakah di Muna??? Kenapa Pak Jubir selalu dikaitkan dengan Pilkada…!!!, Sabar saja Pak Jubir, Pilkada ada waktunya terlalu premature kita publikasikan dipanggung yang bertamengkan covid,” tuturnya.
Lanjut kata Rahman, walapun pasien tersebut sudah dilaporkan di Dinkes Muna tapi daerah asal pasien tidak dilaporkan dengan dalih karena sifatnya darurat? Apakah karna darurat akan membatalkan dari segi administrasi, ini bukan waktu satu hari tapi lima hari dirumah sakit. Sementara setiap kabupaten harus mengirimkan laporan harian tentang pasien covid dan ini kita ditegur dengan Provinsi karena tiba-tiba kita laporkan kematian PDP sementara laporan harian tidak ada. “Mungkin Pak Jubir Muna berpikir tidak ada laporan harian pasien makanya belajar juga administrasi jangan hanya fokus pelayanan pasien,” terangnya.
Lebih detail, Rahman menjelaskan bahwa terkait tentang dokumen kependudukan dipalsukan dan menggunakan BPJS yang orang lain. “Kok kami yang disalahkan kecuali ada surat rujukan dari Puskesmas Sidamangura dan menggunakan dokumen yang dipalsukan itu wajar kalau kami disalahkan. Pernyataan Pak jubir ini sebenarnya menggali lobang sendiri dan jatuh didalam lobang itu, kenapa saya katakan demikian karena ini menunjukan dalam pelayanan adminstrasi di RSUD Muna itu tidak sesuai standar. Standar BPJS jelas bahwa setiap pasien harus melampirkan KK, KTP dan Kartu BPJS aslinya. Hal ini, mereka langgar buktinya pasien bisa lolos menggunakan identitas orang lain. Siapa yang bertanggung jawab disini, karena kami menjadi korban sekaligus dua orang, satu meninggal secara fisik dan satunya meninggal secara administrasi,” jelasnya.
“Persoalan saya kaget karena dibangunkan dari tidur subuh penilaian terlalu berlebihan. Saya juga perawat pak jubir sudah biasa tidak tidur 24 jam, tidak benar kalau kami tidak berterima kasih. Makanya pak dokter, saya sarankan baca juga berita yang kami muat secara keseluruhan supaya jelas Pemda Mubar berterima kasih atau tidak dan baca juga media yang muat beritanya Pak Jubir supaya bisa tau seperti apa berita yang dimuat, apa enak dibaca atau ada muatan politiknya. Jangan merasa bangga dengan menganggap bahwa Mubar tergantung dengan Muna tapi itu karena sistem dan regulasi yang Pemda Muna Harus Jalankan lagi pula kan sudah ada anggarannya sebagai rumah sakit rujukan dan Muna Barat tidak pernah meminta itu. Sedangkan kami disuruh untuk menyiapkan peti jenazah dengan biaya sendiri kita usahan walaupun itu sebenarnya menjadi tanggung jawab Pemda Muna,” tutupnya.
Reporter: Sacriel
