GOWA, SEKILASINDO.COM – Unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan oleh sekelompok Aspirasi Pelajar dan Mahasiswa Indonesia (APMI) kemarin (21/3) di depan Kantor Bupati Gowa, Jalan Mesjid Raya, Kelurahan Sungguminasa, Kecamatan Somba Opu, Gowa, dengan membakar ban, berakhir ricuh.
Aksinya yang ingin membuka paksa pintu pagar Kantor Bupati Gowa, sempat saling dorong dan Aparat Polisi serta Satpol PP juga ikut saling menahan agar puluhan massa tidak masuk, petugas langsung merelai sehingga orasinya pun berupaya merelainya dan massa pun berlangsung di depan pintu masuk Kantor Bupati.
Ketua DPP APMI, Muhammad Ainun Najib, protes beberapa kegiatan pada tahun 2018.
Pasalnya marak keluhan Kepala Sekolah terkait kinerja Kepala Dinas Pendidikan Gowa dan meminta untuk dicopot dari jabatannya.
Selain itu dugaan pengadaan modul yang telah dianggarkan pada APBD 2018, dan dugaan keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan dalam mengarahkan pihak rekanan pada pengelolaan Dana DAK tahun 2018 serta tidak transparansi anggaran pelatihan Dinas Pendidikan di beberapa hotel yang ada di Makassar 2018.
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, Dr. Salam, yang dikonfirmasi mengatakan bahwa unjuk rasa yang diadakan oleh APMI itu murni dimanfaatkan oleh orang- orang tertentu.
“Memang ada LSM yang meminta dia yang kerja proyek DAK 2018 di setiap sekolah, tetapi tidak bisa, semua itu dari pihak sekolah yang mengelola, karena sifatnya swakelola. Jadi kalau mau dipihak ketigakan memang itu tidak bisa, sesuai prosedurnya harus swakelola,” tegas Salam, kepada Sekilasindo.com, saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (22/3/2019).
Jadi dananya itu dari pusat, dan masuk di rekening masing- masing Kepala Sekolah yang dapat bantuan DAK.
Dan kalau untuk penggadaan modul, memang itu dari pihak dinas pendidikan ada dananya dari APBD, tetapi karena dananya tidak cukup.
“Sehingga dari pihak sekolah, juga mendanai juga dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), karena setiap sekolah ada dananya sebesar 20% untuk modul dan juga buku wajib,” tambahnya.
Dan kalau untuk anggaran kegiatan pelatihan yang diadakan di hotel itu memang ada dananya dari Dinas Pendidikan, semua masing-masing bidang yang tangani itu, untuk tingkat SD dan SMP.
“Jadi kalau mau jelasnya langsung saja ke bidang- bidangnya, karena semuanya mempunyai kapasitas masing- masing,” jelas Salam.
Ia juga menyampaikan tidak tahu, kalau kemarin itu ada mau demo.”Saya juga baru tahu kemarin, karena sebelumnya dari pihak APMI itu tidak ada koordinasi dengan saya,” ungkapnya.
Dan Salam juga merasa bingung kalau pihak dari dinas pendidikan tidak transparansi.
“Dari mana dikatakan tidak transparansi, kami disini kalau untuk DAK ada juga PPK yang tangani itu dan ada juga pengawasnya,” terangnya.
Katanya unjuk rasa, APMI itu hanya diperalat saja oleh oknum LSM yang keinginanya tidak direspon, “saya tau siapa dalangnya,” bebernya.
Dan dia juga katakan bahwa pihaknya selama ini, sudah bekerja secara maksimal, kerja ikhlas serta kerja keras, tetapi kalau memang perlu dievaluasi. “Kami akan evaluasi kembali kinerja kami disini dan memperbaikinya,” pungkasnya. (Shanty)
