Pesan Direktur Intelkam Polda Sulsel Perihal Pemulihan Covid dan Perekonomian

MAKASSAR – Direktur Intelkam Polda Sulawesi Selatan Kombes Pol. Witnu Urip Laksana, S.I.K., berpesan untuk mengindahkan Inpres No. 6 Tahun 2020 Tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Pesan tersebut disampaikan langsung ketika bertemu awak media Sekilas Indonesia di ruangannya, Kamis (27/8/2020). Turut hadir dalam pertemuan itu yakni redaktur pelaksana Sekilas Indonesia Amril Maryolo. Ar dan Biro Makassar Firmansyah. Jurnalis Sekilas Indonesia merespon baik pesan Dir. Intelkam Polda Sulsel tersebut.

Saat ini pemerintah melakukan dua aspek pemulihan yakni covid-19 (kesehatan) dan perekonomian. TNI dan Polri membantu pemerintah daerah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi pematuhan protokol kesehatan.

“Wajib membudayakan protokol kesehatan 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan) serta 3T (testing, tracing, dan treatment) untuk pelaksanaan Inpres No. 6/2020 di masyarakat”, ujar Kombes Pol. Witnu Urip Laksana, S.I.K.

Tentunya negara dalam hal ini pemerintah tak akan maksimal melakukan upaya tersebut tanpa ditopang dengan bantuan TNI, Polri, dan masyarakat sipil. Saat ini pihak Kepolisian intens mengimplementasikan regulasi pengendalian covid-19 dengan memberikan edukasi dan himbauan kepada publik.

Saat ini kepolisian daerah Sulsel melalui Kapolda Sulsel mereduksi Inpres No. 6/2020 dengan menerapkan kebijakan penanganan covid-19 dengan kearifan lokal yang bernama “Balla’ Ewako”. Balla’ ewako merupakan bahasa lokal di Sulsel yang berarti rumah berani yang dimaknai sebagai rumah yang sehat. Kebijakan Polda Sulsel ini menggandeng Lurah/ Kepala Desa, Babhinkamtibmas, dan kamtibmas untuk menjadi elemen pendukung pencegahan agar Covid-19 tak meluas.

Elemen pendukung sangat dibutuhkan dalam program “balla’ ewako” untuk membantu warga yang terjangkit Covid-19 dengan menyiapkan mobil ambulance dan melakukan langkah-langkah sterilisasi wilayah.

Pemerintah daerah diharapkan memaksimalkan upaya pematuhan protokol kesehatan di masing-masing daerahnya. Ketegasan sanksi bagi masyarakat yang tak mematuhi protokoler kesehatan sangat penting dengan membuat regulasi turunan dari Inpres no. 6/2020.