Sekindo.id CILEGON – Praktik dugaan pemerasan dengan mengatasnamakan profesi wartawan menjadi ancaman serius bagi marwah dunia pers, oknum yang berlindung di balik kartu pers diduga menjadikan isu pemberitaan sebagai alat untuk menekan dan menakut-nakuti para pelaku usaha demi kepentingan pribadi.
Modus yang dilakukan terbilang klasik. Oknum tersebut mendatangi lokasi usaha, mencari celah dugaan pelanggaran, kemudian membangun narasi seolah-olah pengusaha telah melakukan kesalahan serius.
Ironisnya, dugaan tersebut kerap tidak disertai verifikasi fakta maupun konfirmasi yang berimbang.
Praktik semacam ini jelas bertolak belakang dengan prinsip dasar jurnalistik, seorang wartawan profesional wajib mengedepankan akurasi, verifikasi, keberimbangan, serta menjalankan tugas berdasarkan Kode Etik Jurnalistik.
Lebih memprihatinkan, muncul dugaan adanya pola tekanan dengan membawa-bawa nama Aparat Penegak Hukum (APH) dan pasal-pasal undang-undang.
Bahkan, ketika permintaan uang tidak dipenuhi, ancaman pemberitaan negatif diduga dijadikan senjata untuk menekan pihak yang menjadi sasaran.
Jika dugaan tersebut terbukti, tindakan demikian bukan lagi persoalan profesionalisme jurnalistik, melainkan berpotensi masuk ke ranah pidana.
Profesi wartawan sejatinya merupakan bagian penting dalam menjaga demokrasi, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyuarakan kepentingan masyarakat.
Bukan menjadi alat untuk mencari keuntungan pribadi melalui ancaman dan intimidasi.
Karena itu, Dewan Pers, organisasi pers konstituen Dewan Pers, serta institusi Polri didorong mengambil langkah tegas terhadap praktik penyalahgunaan profesi tersebut.
Dewan Pers diharapkan memperkuat pengawasan terhadap perusahaan pers dan meningkatkan edukasi mengenai standar profesionalisme jurnalistik.
Sementara itu, kepolisian perlu menindaklanjuti setiap laporan dugaan pemerasan maupun pengancaman sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Para pelaku usaha yang merasa menjadi korban intimidasi juga diimbau tidak takut mengambil langkah hukum.
Bukti percakapan, rekaman, maupun dokumen terkait dapat disimpan sebagai bahan pendukung laporan kepada pihak berwenang.
Kemerdekaan pers merupakan hak yang harus dijaga namun kebebasan tersebut tidak boleh dijadikan tameng untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain.
Pers harus tetap menjadi kontrol sosial, bukan alat intimidasi, sudah saatnya praktik oknum berkedok wartawan yang diduga menjadikan pemberitaan sebagai alat pemerasan dibersihkan demi menjaga kehormatan dan kepercayaan publik terhadap profesi jurnalistik.
Bagindo Yakub.
