SEKINDO, MALINGPING — Rudiana selaku Wakil Ketua BPPKB HDS DPAC Malingping menyoroti isu terganggunya akses masyarakat terhadap pelayanan medis terkait layanan aktivasi BPJS UHC yang dikabarkan akan ditutup.
Menurutnya, pemerintah wajib hadir untuk memberikan solusi nyata bagi masyarakat, bukan membiarkan warga berada dalam ketidakpastian saat sangat membutuhkan pelayanan kesehatan yang layak.
Ia juga meminta instansi terkait, khususnya Dinas Sosial, untuk segera mengeluarkan penjelasan secara terbuka mengenai alasan penutupan layanan aktivasi BPJS UHC tersebut, sekaligus memberikan kepastian waktu kapan layanan tersebut dapat kembali dibuka untuk masyarakat.
“Jika kabar penutupan layanan ini terbukti benar, kami tidak menutup kemungkinan akan menggelar aksi besar‑besaran di kantor Dinas Sosial,” tegas Rudiana.
Pernyataan ini menunjukkan keseriusan Rudiana dalam menyuarakan aspirasi masyarakat yang dinilai akan menjadi kelompok terdampak utama dari kebijakan penutupan layanan aktivasi BPJS UHC.
Dikatakan Rudiana, klarifikasi resmi dari pihak terkait dinilai sangat penting agar masyarakat mendapatkan informasi yang utuh dan terhindar dari simpang siur informasi yang beredar. Masyarakat berharap pemerintah segera memberikan kepastian kebijakan serta menghadirkan solusi terbaik agar akses jaminan kesehatan tetap terjaga, terutama bagi kelompok warga kurang mampu yang sangat bergantung pada layanan tersebut.
“Sebab, kesehatan merupakan hak dasar setiap warga negara yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Jangan sampai persoalan administrasi maupun ketidakpastian kebijakan justru menjadi penghalang masyarakat kecil untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak,” pungkasnya.
(Red).
