Sekindo.id, Jeneponto — Pemerintah Kabupaten Jeneponto menggelar rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna merumuskan langkah penanganan cepat atas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG tabung 3 kilogram yang belakangan ini menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat, 14/9/2026.
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Jeneponto H. Paris Yasir, S.E., M.M., dan dihadiri oleh unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan, para Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Camat, serta para pengelola SPBU di seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tanggapan langsung atas keluhan warga yang semakin meningkat, terlihat dari antrean kendaraan yang mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar, serta sulitnya memperoleh pasokan LPG 3 Kg di berbagai titik distribusi.
Bagi masyarakat, ketersediaan BBM bukan sekadar kebutuhan biasa — melainkan penopang utama penghidupan: untuk berangkat kerja, mengantar anak ke sekolah, menjalankan usaha, hingga menunjang setiap aktivitas harian. Demikian pula LPG 3 Kg yang menjadi andalan utama rumah tangga untuk kebutuhan memasak. Keduanya sangat vital, sehingga ketidakpastian pasokan langsung terasa dampaknya.
Merespons hal tersebut, seluruh unsur pimpinan daerah berkumpul untuk menyusun langkah konkret agar penyaluran BBM dan LPG kembali tertib, merata, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan kepanikan yang lebih luas.
Berlakukan Sistem Pengisian Ganjil-Genap
Salah satu keputusan utama yang diambil dalam rapat adalah penerapan sistem pengisian BBM bersubsidi secara ganjil–genap berdasarkan akhiran nomor polisi kendaraan dan tanggal kalender.
– Hari ini, sistem tersebut mulai diujicobakan di tiga SPBU, yaitu SPBU Paccellanga, SPBU Boyong, dan SPBU Kalukuang.
– Mulai besok, seluruh 10 SPBU yang beroperasi di Kabupaten Jeneponto wajib menerapkan aturan ini secara menyeluruh.
Ketentuannya sederhana: kendaraan dengan nomor polisi berakhiran ganjil mengisi bahan bakar pada tanggal berangka ganjil; kendaraan dengan nomor polisi berakhiran genap melayani pengisian pada tanggal berangka genap.
Pemerintah berharap sistem ini mampu mengurai kepadatan antrean, mencegah penumpukan pembelian di waktu yang sama, serta memberi kesempatan yang lebih adil dan merata bagi setiap warga untuk memperoleh BBM.
Adapun kesepuluh SPBU yang beroperasi di Jeneponto meliputi: SPBU Allu, SPBU Paccellanga, SPBU Boyong, SPBU Kalukuang, SPBU Jalan Pahlawan 1, SPBU Jalan Pahlawan 2, SPBU Bulobulo, SPBU Lingkar, SPBU Taroang, dan SPBU Tolo’.
LPG 3 Kg Juga Jadi Fokus Pengawasan
Selain BBM, persoalan ketersediaan dan harga LPG 3 Kg turut dibahas secara mendalam. Masyarakat tidak hanya mengeluhkan sulitnya mendapatkan barang, tetapi juga adanya perbedaan harga yang tidak wajar di lapangan. Kondisi ini mendapat perhatian serius, mengingat LPG 3 Kg merupakan kebutuhan pokok yang sangat bergantung oleh sebagian besar rumah tangga di Jeneponto.
Pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama jajaran Forkopimda akan memperketat koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh mata rantai distribusi, guna memastikan pasokan mengalir lancar, harga sesuai ketentuan, dan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat.
Imbauan Tenang: Beli Sesuai Kebutuhan, Jangan Menimbun
Di tengah situasi yang menimbulkan kekhawatiran, pemerintah mengajak seluruh warga untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan atau menimbun barang.
Kekhawatiran warga dapat dipahami sepenuhnya. Namun, pembelian melebihi kebutuhan justru akan mempercepat habisnya stok yang seharusnya cukup untuk banyak keluarga. Semakin banyak yang ditimbun, semakin sedikit yang tersedia bagi orang lain yang membutuhkan.
Pemerintah mengimbau:
– ✅ Beli secukupnya, sesuai kebutuhan harian
– ❌ Jangan menimbun BBM maupun LPG
– ❌ Jangan terprovokasi kabar yang belum jelas kebenarannya
– ❌ Sebarkan ketenangan, bukan kepanikan
“Pemerintah terus bekerja mengatasi persoalan ini, aparat melakukan pengawasan, pengelola SPBU dan penyalur LPG menjalankan aturan. Kini, kami memohon dukungan seluruh masyarakat — ikut tertib, beli secukupnya, dan tetap tenang,” ujar Bupati H. Paris Yasir.
“Yang kami jaga bersama bukan hanya ketersediaan BBM dan LPG, melainkan juga ketenangan, kerukunan, dan kepedulian sesama warga Jeneponto. Mari saling memberi ruang. Kita bisa melewati ini bersama, dengan tenang dan tertib,” tambahnya.
Masyarakat juga diingatkan untuk hanya mempercayai informasi yang berasal dari sumber resmi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan instansi terkait, serta tidak menyebarkan berita yang belum terverifikasi guna mencegah kepanikan yang tidak perlu.
JENEPONTO, 14 September 2026 — Pemerintah Kabupaten Jeneponto menggelar rapat koordinasi bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna merumuskan langkah penanganan cepat atas kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG tabung 3 kilogram yang belakangan ini menimbulkan keresahan luas di tengah masyarakat.
Rapat strategis tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Jeneponto H. Paris Yasir, S.E., M.M., dan dihadiri oleh unsur Kepolisian, TNI, Kejaksaan, para Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Perangkat Daerah, Camat, serta para pengelola SPBU di seluruh wilayah Kabupaten Jeneponto.
Kegiatan ini diselenggarakan sebagai tanggapan langsung atas keluhan warga yang semakin meningkat, terlihat dari antrean kendaraan yang mengular di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar, serta sulitnya memperoleh pasokan LPG 3 Kg di berbagai titik distribusi.
Bagi masyarakat, ketersediaan BBM bukan sekadar kebutuhan biasa — melainkan penopang utama penghidupan: untuk berangkat kerja, mengantar anak ke sekolah, menjalankan usaha, hingga menunjang setiap aktivitas harian. Demikian pula LPG 3 Kg yang menjadi andalan utama rumah tangga untuk kebutuhan memasak. Keduanya sangat vital, sehingga ketidakpastian pasokan langsung terasa dampaknya.
Merespons hal tersebut, seluruh unsur pimpinan daerah berkumpul untuk menyusun langkah konkret agar penyaluran BBM dan LPG kembali tertib, merata, dan dapat diakses seluruh lapisan masyarakat tanpa menimbulkan kepanikan yang lebih luas.
Berlakukan Sistem Pengisian Ganjil-Genap
Salah satu keputusan utama yang diambil dalam rapat adalah penerapan sistem pengisian BBM bersubsidi secara ganjil–genap berdasarkan akhiran nomor polisi kendaraan dan tanggal kalender.
– Hari ini, sistem tersebut mulai diujicobakan di tiga SPBU, yaitu SPBU Paccellanga, SPBU Boyong, dan SPBU Kalukuang.
– Mulai besok, seluruh 10 SPBU yang beroperasi di Kabupaten Jeneponto wajib menerapkan aturan ini secara menyeluruh.
Ketentuannya sederhana: kendaraan dengan nomor polisi berakhiran ganjil mengisi bahan bakar pada tanggal berangka ganjil; kendaraan dengan nomor polisi berakhiran genap melayani pengisian pada tanggal berangka genap.
Pemerintah berharap sistem ini mampu mengurai kepadatan antrean, mencegah penumpukan pembelian di waktu yang sama, serta memberi kesempatan yang lebih adil dan merata bagi setiap warga untuk memperoleh BBM.
Adapun kesepuluh SPBU yang beroperasi di Jeneponto meliputi: SPBU Allu, SPBU Paccellanga, SPBU Boyong, SPBU Kalukuang, SPBU Jalan Pahlawan 1, SPBU Jalan Pahlawan 2, SPBU Bulobulo, SPBU Lingkar, SPBU Taroang, dan SPBU Tolo’.
LPG 3 Kg Juga Jadi Fokus Pengawasan
Selain BBM, persoalan ketersediaan dan harga LPG 3 Kg turut dibahas secara mendalam. Masyarakat tidak hanya mengeluhkan sulitnya mendapatkan barang, tetapi juga adanya perbedaan harga yang tidak wajar di lapangan. Kondisi ini mendapat perhatian serius, mengingat LPG 3 Kg merupakan kebutuhan pokok yang sangat bergantung oleh sebagian besar rumah tangga di Jeneponto.
Pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama jajaran Forkopimda akan memperketat koordinasi dan pengawasan terhadap seluruh mata rantai distribusi, guna memastikan pasokan mengalir lancar, harga sesuai ketentuan, dan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan di tengah kesulitan masyarakat.
Imbauan Tenang: Beli Sesuai Kebutuhan, Jangan Menimbun
Di tengah situasi yang menimbulkan kekhawatiran, pemerintah mengajak seluruh warga untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan atau menimbun barang.
Kekhawatiran warga dapat dipahami sepenuhnya. Namun, pembelian melebihi kebutuhan justru akan mempercepat habisnya stok yang seharusnya cukup untuk banyak keluarga. Semakin banyak yang ditimbun, semakin sedikit yang tersedia bagi orang lain yang membutuhkan.
Pemerintah mengimbau:
– ✅ Beli secukupnya, sesuai kebutuhan harian
– ❌ Jangan menimbun BBM maupun LPG
– ❌ Jangan terprovokasi kabar yang belum jelas kebenarannya
– ❌ Sebarkan ketenangan, bukan kepanikan
“Pemerintah terus bekerja mengatasi persoalan ini, aparat melakukan pengawasan, pengelola SPBU dan penyalur LPG menjalankan aturan. Kini, kami memohon dukungan seluruh masyarakat — ikut tertib, beli secukupnya, dan tetap tenang,” ujar Bupati H. Paris Yasir.
“Yang kami jaga bersama bukan hanya ketersediaan BBM dan LPG, melainkan juga ketenangan, kerukunan, dan kepedulian sesama warga Jeneponto. Mari saling memberi ruang. Kita bisa melewati ini bersama, dengan tenang dan tertib,” tambahnya.
Masyarakat juga diingatkan untuk hanya mempercayai informasi yang berasal dari sumber resmi Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan instansi terkait, serta tidak menyebarkan berita yang belum terverifikasi guna mencegah kepanikan yang tidak perlu.
(Amrianto)
