TAKALAR, – Pemerintah Kabupaten Takalar menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2026 di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa, 31 Maret 2026. Forum ini menjadi tahapan strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Bupati Takalar, Firdaus Daeng Manye, dan dihadiri Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Komisi D Fraksi Partai Golkar, Lukman B. Kady, bersama unsur Forkopimda dan para pemangku kepentingan.
Dalam sambutannya, Bupati menegaskan Musrenbang merupakan forum penting untuk menyelaraskan arah pembangunan dari tingkat desa hingga kabupaten. Ia menyebut, forum ini menjadi wadah merumuskan program prioritas yang terintegrasi dengan kebijakan pemerintah pusat dan provinsi.
“Musrenbang menjadi ajang bagi seluruh pemangku kepentingan untuk merumuskan program prioritas yang terintegrasi,” kata Firdaus.
Menurut dia, RKPD 2027 merupakan bagian dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045 serta tahun ketiga pelaksanaan RPJMD 2025–2029. Arah kebijakan pembangunan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemerataan infrastruktur, dan pelestarian lingkungan hidup.
Firdaus menambahkan, visi pembangunan Takalar adalah mewujudkan daerah yang maju dan berdaya saing melalui ekonomi digital. Fokus tersebut ditopang sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata.
Dari sisi indikator makro, pertumbuhan ekonomi Takalar pada 2025 mencapai 4,71 persen atau melampaui target 4,45 persen. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi kontributor terbesar dengan porsi lebih dari 50 persen.
Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka tercatat 3,76 persen, menurun dibanding tahun sebelumnya. Angka kemiskinan juga turun menjadi 7,27 persen, melampaui target yang telah ditetapkan.
“Capaian ini harus dijaga melalui akselerasi kebijakan, termasuk hilirisasi produk unggulan dan pemanfaatan teknologi,” ujar Firdaus. Ke depan, Pemkab Takalar menargetkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,02 persen pada 2026 dan 5,4 persen pada 2027. Tingkat pengangguran ditargetkan turun hingga 3,55 persen, sementara angka kemiskinan ditekan pada kisaran 4,76 hingga 6,22 persen.
Selain itu, pemerintah daerah menetapkan sejumlah arah kebijakan, antara lain peningkatan daya saing SDM, pelayanan publik berbasis digital, penguatan infrastruktur, pengembangan kawasan industri, dan peningkatan produktivitas UMKM.
Dalam kesempatan yang sama, sambutan Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, yang disampaikan perwakilan, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Ia menyebut tahun 2027 sebagai fase krusial dalam RPJMD karena menjadi tahap akselerasi yang menentukan keberhasilan target jangka menengah. “Pertumbuhan ekonomi harus berkualitas, menciptakan nilai tambah, dan membuka lapangan kerja,” ujarnya.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya keselarasan tema pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten agar program yang dijalankan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Lukman B. Kady yang turut hadir menegaskan pentingnya pengawalan perencanaan pembangunan agar tetap berpihak pada kebutuhan masyarakat. Ia mendorong agar program yang disusun benar-benar menyentuh sektor produktif dan mampu meningkatkan kesejahteraan warga.
Musrenbang ini diharapkan menghasilkan perencanaan pembangunan yang lebih terarah, berbasis data, serta mampu menjawab tantangan ekonomi dan sosial di Kabupaten Takalar ke depan.
