Sekilasindonesia.id JAKARTA – Pemerintah tengah memfokuskan seluruh upaya untuk memulihkan kondisi masyarakat yang terdampak bencana banjir di Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat.
Sesuai instruksi Presiden RI Prabowo Subianto, negara wajib hadir dan membantu masyarakat bangkit dari situasi sulit yang terjadi akibat bencana.
Seluruh jajaran kementerian dan lembaga, termasuk TNI dan Polri, dikerahkan untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi selama masa tanggap darurat.
Bantuan prioritas yang terus disalurkan meliputi paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, dan selimut.
Hingga kini, pemerintah telah mengirimkan lebih dari 500 ribu ton bantuan ke berbagai wilayah terdampak, termasuk daerah yang terisolasi karena terputusnya jalur transportasi.
Pemerintah terus memastikan kelancaran pengiriman layanan dasar ke seluruh wilayah bencana.
“Kita telah mengirimkan lebih dari 500.000 ton bantuan dari berbagai pihak… termasuk untuk daerah yang jalur aksesnya terputus,” ujar Menko PMK Pratikno dalam konferensi pers di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (03/12/2025).
Dalam beberapa hari terakhir, pemerintah memperkuat struktur komando untuk memastikan distribusi logistik berjalan lancar.
Pesawat angkut A-400 diterjunkan untuk mobilisasi bantuan berskala besar. Lebih dari 50 helikopter milik TNI, Polri, dan BNPB juga digunakan untuk menjangkau wilayah-wilayah terisolasi.
Selain itu, pesawat CN-295 dan C-130J Hercules milik TNI AU ikut dikerahkan mengirimkan bantuan ke wilayah seperti Aceh Tamiang dan Langsa.
Distribusi jalur laut turut diperkuat melalui kapal angkut TNI AL, sementara TNI, Polri, dan berbagai instansi pemerintah sudah mendirikan posko logistik, posko kesehatan, serta dapur lapangan di titik-titik yang membutuhkan.
Dapur-dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga terus menyalurkan makanan untuk warga terdampak. Sejumlah BUMN bergerak cepat memulihkan layanan publik, mulai dari telekomunikasi, pasokan BBM, hingga sistem kelistrikan.
Pratikno menegaskan bahwa pemulihan tidak hanya berhenti pada distribusi bantuan.
Pemerintah menargetkan 100 hari fase percepatan, serta menyusun timeline pemulihan selama satu tahun yang dapat diawasi publik secara terukur.
“Fokus pemerintah bukan hanya membagi bantuan logistik seperti beras dan mie instan, tetapi menjaga semua warga agar punya harapan untuk membangun kembali kehidupan,” tutupnya.
Bagindo Yakub.
