SEKINDO.ID, CIBEBER – Pembayaran denda miliaran rupiah dan jaminan reklamasi dinilai belum cukup menjadi jawaban atas persoalan lingkungan di sekitar tambang emas PT Samudera Banten Jaya (SBJ) di Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak.
Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni alias King Badak, menegaskan bahwa yang ditunggu warga bukan sekadar angka setoran ke negara, melainkan bukti fisik di lapangan: lahan yang benar-benar direklamasi dan air yang benar-benar pulih.
“Jaminan reklamasi itu uang titipan negara, bukan bukti reklamasi sudah dilakukan. Yang kami tuntut itu pengawasan fisiknya. Apakah lahannya sudah direklamasi? Apakah airnya sudah pulih? Itu yang harus dijawab ESDM Banten secara terbuka,” ujar Eli Sahroni, Minggu (22/11/2026).
Sudah Divonis, Tapi Warga Masih Bertanya
Pernyataan itu bukan tanpa dasar. Pada 19 Desember 2024, Pengadilan Negeri Rangkasbitung telah memutus PT SBJ terbukti melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu air. Perusahaan dijatuhi pidana denda Rp 3 miliar.
Namun berdasarkan informasi yang diterima dari warga Cibeber, kondisi lingkungan di sekitar lokasi tambang diduga masih bermasalah. Warga juga mengaku belum pernah melihat adanya pengawasan terbuka yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat.
Hal inilah yang membuat King Badak mempertanyakan fungsi pengawasan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Banten.
“Ini pertanyaan sederhana: Dinas ESDM Provinsi Banten itu kerjanya apa? PT SBJ sudah diputus pengadilan karena mencemari air. Berdasarkan informasi dari warga, pengawasan lingkungan diduga belum berjalan maksimal. Kalau bukan tutup mata, lalu apa namanya? Kami hanya minta pengawasan itu dibuka ke publik,” tegasnya.
Menurut Eli, pengawasan tidak boleh berhenti di atas kertas. Harus ada pemeriksaan berkala, uji laboratorium air, dan hasilnya disampaikan secara terbuka kepada warga.
Klarifikasi PT SBJ: Sudah Bayar Denda dan Jaminan Rp 9,8 Miliar
Demi keberimbangan, manajemen PT SBJ melalui Manajernya, Ridho, pada 15 November 2026 lalu telah memberikan klarifikasi kepada Tim Badak Banten Perjuangan.
Ridho menyebut perusahaan bukan hanya membayar denda Rp 3 miliar pada awal tahun 2025, tetapi juga telah menyetorkan uang jaminan reklamasi sebesar Rp 9.804.264.000 kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI untuk Operasi Produksi tahap pertama 2025-2029.
King Badak mengapresiasi pembayaran tersebut. Namun ia menegaskan, pembayaran jaminan tidak otomatis menutup kewajiban pengawasan.
Tiga Tuntutan Badak Banten Perjuangan:
1. Kementerian ESDM RI dan DLH Banten melakukan audit lingkungan bersama dengan melibatkan warga dan masyarakat sipil.
2. Dinas ESDM Provinsi Banten segera turun langsung ke Cibeber dan mempublikasikan hasil pengawasan lingkungan PT SBJ secara terbuka.
3. Gubernur Banten mengevaluasi kinerja Dinas ESDM Provinsi Banten.
Hingga berita ini diturunkan, Dinas ESDM Provinsi Banten belum memberikan keterangan resmi terkait dugaan tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi pihak terkait untuk mendapatkan hak jawab.
(Red)











