LEBAK – Kebijakan pemerintah mengenai klasifikasi kesejahteraan berdasarkan desil kembali menuai sorotan, khususnya di Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten.
Warga setempat mengeluhkan penetapan kategori Desil 6, yang dinilai tidak mencerminkan kondisi ekonomi mereka yang sebenarnya.
Dalam aturan terbaru, masyarakat yang masuk dalam Desil 6 dianggap mampu secara ekonomi dan tidak lagi berhak menerima bantuan sosial tertentu.
Namun kenyataannya, sejumlah warga yang masuk kategori tersebut masih hidup dalam keterbatasan dan bahkan masih tercatat sebagai penerima bantuan dari pemerintah pusat maupun desa.
Seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada wartawan pada Kamis (21/08/2025), bahwa regulasi ini menimbulkan kebingungan di masyarakat.
“Banyak warga yang masuk Desil 6 tapi kenyataannya mereka masih kesulitan ekonomi. Akibatnya, mereka tidak bisa mengakses layanan seperti BPJS, padahal sebelumnya rutin menerima bantuan,” ujarnya.
Keresahan tak hanya datang dari masyarakat, tetapi juga dari perangkat desa yang harus menghadapi kerumitan di lapangan. Salah satu operator desa di Malingping, saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, mengaku merasa terjebak antara aturan dan kenyataan.
“Sering kali kami dibuat bingung. Warga masuk rumah sakit tapi BPJS-nya nonaktif karena terdata di Desil 6. Kami tak bisa keluarkan SKTM karena sistem menyatakan mereka tergolong mampu. Padahal jelas-jelas mereka masih menerima bantuan,” ungkapnya.
Situasi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara data yang dijadikan dasar kebijakan dan realitas sosial ekonomi warga di lapangan. Kebijakan yang seharusnya menjadi alat bantu justru bisa menciptakan ketidakadilan baru jika tidak segera dievaluasi.
Hingga berita ini diturunkan, pihak media masih berupaya menghubungi instansi terkait guna mendapatkan klarifikasi dan mencari titik terang dari persoalan yang kian meresahkan ini.(Oji).
