Sekilasindonesia.id ||JENEPONTO – Peningkatkan kolaborasi dan sinergitas Pemerintah Daerah bersama Mitra Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Sulawesi Selatan.
Pertemuan Rapat Kordinasi (Rakor) Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Pemerintah Kabupaten Jeneponto itu, digelar di ruangan Pola Panrannuangta Kantor Bupati Jeneponto, Rabu (16/11/2022).
Tim percepatan penurunan stunting (TPPS) memiliki basis yang terkonsolidasi sampai ditingkat desa atau kelurahan.
Tim Pendamping Keluarga (TPK) misalnya, merupakan sekelompok tenaga yang terdiri dari Bidan, Kader TP PKK dan Kader KB bertugas melaksanakan pendampingan kepada Calon Pengantin / Calon Pasangan Usia Subur dan Keluarga Berisiko Stunting.
Kerja-kerja Tim Pendamping Keluarga (TPK) meliputi penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitasi penerimaan program.
Bupati Iksan Iskandar saat membuka kegiatan rapat koordinasi tim percepatan penurunan stunting (TPPS) tingkat kabupaten berharap agar Tim yang telah terbentuk dapat memiliki keseragaman visi, konsep dan persepsi.
Hal ini menurutnya, demi menciptakan generasi jeneponto yang “Gammara” serta tumbuh sebagai sumber daya manusia (SDM) unggul.
“Melalui rapat koordinasi ini, bersama-sama kita konsolidasikan visi, konsep dan gagasan, dengan harapan kelak tumbuh generasi jeneponto yang Gambara dalam pikiran dan budi pekertinya,” Katanya.
lebih jauh Bupati Jeneponto dua priode itu menjelaskan bahwa untuk menciptakan SDM yang pintar dan berbudi pekerti luhur, diperlukan konsepsi matang dan aksi cepat tanggap terhadap keluarga yang berisiko Stunting.
Olehnya. Ia berkomitmen untuk memperluas akses kesehatan melalui pembangunan infrastruktur dan penguatan kinerja kelembagaan sampai ke seluruh pelosok desa dan kelurahan.
“Insya Allah melalui kinerja yang dilakukan TPPS dan TPK akan lahir SDM kabupaten jeneponto Gammara,” ujarnya.
Sementara, Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dra. Hj. Andi Ritamariani, mengatakan bawah kegiatan ini wajib dilakukan, kenapa karna disini dilakukan diskusi bersama apa apa kendala yang didapat di lapangan.
“Apalagi dengan hadirinya, camat dan desa/Lurah kita dapat menata kendala kendala untuk merumuskan dan memfasilitasi pelaksanaan manajemen pendampingan, mensosialisasikan rencana intervensi spesifik dan sensitif, pemantauan dan evaluasi dan penyusunan laporan TPPS di semua level secara berjenjang segerah dilaporkan ke Tim TPPS Kabupaten,” Jelas dalam sambutanya.
Kata dia, untuk Stunting Kabupaten Jeneponto, berada pada angka 37,9 Persen kita liat masih tinggi, Tetapi kami berharap kepada Bapak Bupati Jeneponto Ini ada hikmahnya dikatakan tinggi, karna kalau tinggi itu bisa kita turungkan.
“Jadi lebih mudah diturunkan, ini ada hikmahnya sedikit. Olehnya itu melalui kesempatan ini kita berharap ada penurunan, “Jelasnya.
Hj. Andi Ritamariani menambahkan, kegiatan ini sangat strategis dalam rangka memperkuat tugas dan fungsi masing masing bidang dalam mendukung percepatan penurunan Stunting.
“Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting dalam aspek kelembagaan kita sudah bentuk ditingkat provinsi hingga desa kelurahan, dimana berdasarkan Perpres Nomor 72 tahun 2021 tentang PPS, kemudian diturunkan dalam Peraturan Kepala BKKBN Nomor 12 Tahun 2021 telah menjelaskan tugas dan fungsi masing masing bidang TPPS ini,” sebutnya.
Sehingga dengan adanya Tim TPPS Jeneponto berharap, menjadi wadah koordinasi dan sinergitas pemerintah daerah dalam pelaksanaan dan evaluasi percepatan penurunan stunting yang diharapkan dapat berjalan efektif, konvergen dan terintegrasi melibatkan lintas sektor, mitra pembangunan serta CSR.
Perwakilan BKKBN Provinsi Sulsel itu, menyebutkan dalam menurunkan angka stunting itu dimulai dari data awal SSGI, ePPGBM dan Lokmi Loka Karya Mini. Inilah semua menjadi acuan dalam audit data resiko Kasus Stunting.
“Kasus Stunting ini terus dilakukan dengan menggunakan ketiga data. Dengan dilakukannya semua pendataan dengan terus mengaupdatenya,”bebernya.
Ia pun sampaikan kepada kepala wilayah Kecamatan, Lurah dan Desa tentang data May Name My Address untuk penyaringan data kasus resiko stunting yang harus diintervensi.
“Dari informasi yang saya dapatkan, bahwa dari beberapa kategori yang masuk resiko memang tidak mempunyai jambang, karna itu salah satu indikator yang masuk kasus stunting,” Jelasnya dalam sambutanya.
Kabid Pengendalian Penduduk Dinas PP dan KB Jeneponto Taufiq, mengatakan adapun Tim Pendamping Keluarga (TPK) sembilang orang satu Desa dengan totalnya 927 Orang yang bergerak ke pelosok desa/kelurahan.
“Ini semua yang bergerak dibidang penyulu ke pelosok yang mengaukan terkait dengan pencegahan stunting,” paparnya dalam sambutan kepaanitia.
Dihadiri Pertemuan, Bupati Jeneponto Iksan Iskandar, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan, Dra. Hj. Andi Ritamariani beserta rombongan, Ketua TPPS Kabupaten Jeneponto H. Paris Yasir, Dandim 1425 Letkol Inf Agus Tanra, Kadis PP dan KB dr. H. Iswan Sanabi, Beberapa OPD, Camat, Penyuluh serta Lurah/Desa dan yang menghadiri.
Penulis: Firmansyah.
