MUNA-Penyaluran Bantuan Sosial oleh Pemerintah kelurahan Dana Kecamatan Watopute Kabupaten Muna dianggap tidak adanya transparansi oleh pemerintah setempat yang mengakibatkan penyaluran bantuan sosial kepada warga tidak tepat sasaran.
Atas dasar permasalahan tersebut, pemuda Kelurahan Dana melakukan aksi Demo dengan memblokade jalan. Tujuan aksi mereka tidak lain adalah menuntut keterbukaan Pemerintah Kelurahan atas bantuan sosial.
Hal ini disampaikan oleh salah satu pemuda Kelurahan Dana yakni La Ode Sumardan kepada Media SekilasIndonesia.Id
“Katanya bantuannya khusus bagi kaum lansia, kok ada beberapa warga yang bukan lansia mendapat bantuan. Dan paling fatalnyaa, ada warga yang telah dapat bantuan PKH dan bantuan sosial dari Pemda kemarin,” ujar, Nada, Jum’at (22/05/2020).
Lanjutnya, dirinya bersama teman-teman pemuda Kelurahan Dana menilai dan menganggap Pemerintah Kelurahan bekerja tidak maksimal dan tidak terbuka kepada warga. “Ini mi pemerintah tidak transparan kalau bekerja, jadinya tidak tetap sasaran. Persoalan data yang menerima bantuan, pastinya telah dilakukan, tapi yang ada tidak sesuai dan tidak tepat sasaran. Berarti pendataannya asal data,” ucapnya.
“Seharusnya Kepala Lurah sebagai pimpinan haruslah tahu siapa warganya yang berhak menerima dan siapa saja yang sudah menerima bantuan sosial lainnya. Kan, fatal dan menyalahi intruksi pemerintah pusat, bahwasanya bantuan harus tepat sasaran dan tidak ada warga dapat double bantuan. Makanya kami aksi menuntut keadilan, “tambahnya.
Sementara itu, Iwan menyampaikan bahwa persoalan bantuan sosial kepada warga yang terdampak covid-19 khususnya di Kelurahann Dana harus memprioritaskan warga yang membutuhkan bantuan sesuai dengan intrukai Pemerintah Pusat yakni Presiden RI. “Presiden Jokowi sudah jelas dalam intruksinya bahwa penyaluran bantuan sosial harus terbuka dan tepat sasaran. Jadi, masalah penyaluran bantuan di Kelurahan Dana ini tidak mengindahkan intruksi Presiden. Hal wajar jika kami sebagai pemuda Kelurahan Dana menyuarakan protes kepada pihak Kelurahan yang tidak transparan dan tidak tepat sasaran dalam menyaluran bantuan sosial ke warga,” tuturnya.
Selain itu juga salah satu pemuda Kelurahan Dana, Yadi menyampaikan bahwa dirinya menduga ada pilih kasih atas pendataan penerima bantuan sosial yang dilakukan Pemerintah Kelurahan. “Saya melihat pemerintah pilih kasih memberikan bantuan karena nyatanya banyak penerima yang sudah menerima bantuan sosial lain seperti PKH. Dan banyak yang menerima itu warga yang taraf hidupnya sudah baik. Ironisnya, banyak warga yang miskin dan warga seharusnya menerima bantuan tapi tidak diberikan bantuan. Kan, ini ada pilih kasih. Seharusnya diprioritaskan warga yang berhaklah, jangan asal data dan beri, “ungkapnya.
Sementara itu, Zul Jain mengatakan bahwa aksi protes kepada Pemerintah ini merupakan hal yang wajar, jika pemerintah tidak transparan akan program kerja yang dilakukan. “Kami melakukan aksi protes karena kami menilai pemerintah tidak adil dan bijak dalam bekerja, khususnya dalam menyalurkan bantuan sosial ke warga. Penyalurannya tidak tepat sasaran. Jadi, jangan salahkan warga jika melakukan aksi protes,” pungkasnya.
Reporter: Sacriel
