LEBAK, SEKILASINDO.COM – Dalam rangka menyambut HUT PGRI ke – 74, PGRI Kecamatan Wanasalam menggelar acara sarasehan pendidikan di gedung PGRI Wanasalam Sabtu (23/11/19). Dengan Tema “Memacu Responsibilitas Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat dalam Menciptakan Marwah Pendidikan yang Kredibel dan Mewujudkan Guru Profesional, Sejahtera, Bermartabat dan Terlindungi”.
Dalam kegiatan tersebut, hadir seluruh guru dari 5 ranting PGRI, Camat, Kapolsek, tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pemuda Kecamatan Wanasalam.
Ketua panitia pelaksana kegiatan, Sastra Wiharja, dalam sambutannya menyampaikan sarasehan sebagai bentuk komunikasi santai untuk menyampaikan pendapat baik kritik maupun masukan.
“Kita sengaja kegiatan dalam bentuk sarasehan, yang mana semua elemen dapat berinteraksi menyampaikan pendapat, untuk membangun guru maupun pendidikan,” ujarnya.
Saeful Anwar, Ketua PGRI Wanasalam mengatakan seluruh stakeholder pendidikan sengaja diundang, karena menurutnya penyelenggara pendidikan perlu dukungan seluruh stakeholder dalam menjalankan fungsi dan tugasnya.
Dalam acara sarasehan, PGRI Ranting 1, Ajid menuturkan perlu dukungan pemerintah agar dapat mengangkat honorer, karena sekolah kami guru PNS hanya 2 orang dengan Rombel 14. PGRI Ranting 3 diwakili Dayat, sampaikan pemerintah pusat maupun Pemda abai dan responnya nol besar pada guru honorer. Faktanya teriakan kami sebagai honorer tidak didengar, nasib kami miris. Berbicara kualitas pendidikan bagaimana kalau perut dan kebutuhan nya kelaparan, dengan Tunjangan 300rb/bulan.
Sedangkan PGRI Ranting 4, Syahrosi, menegaskan honorer dibatasi dengan umur itu diskriminasi, karena mereka ada yang mengabdi 15-20 tahun tetapi terbunuh harapannya. PGRI Ranting 2, Meli Sulastri, mengeluhkan beban terhadap kami sebagai guru terlalu banyaknya kegiatan yang yang anggarannya dibebankan terhadap kami, seperti ada kegiatan hari-hari besar nasional dan empati masyarakat juga minim.
Sementara itu, Usep Setiana, ketua DPD JPKPemerintah, dalam kegiatan tersebut memberikan masukan bahwa perlunya juga diperhatikan anak berkebutuhan khusus yang harus diterima oleh sekolah reguler, yang menjadi sekolah inklusi dan itu gurunya dijamin oleh pemerintah.
Ditambahkan juga oleh Bucek sebagai NGO yang memperhatikan terkait komite sekolah dan pendidikan moral serta akhlak yang dirasa kurang di sekolah negeri dibanding dengan MI/Tsanawiyah agar ditingkatkan.
Ditutup oleh Ketua paguyuban Kades Kecamatan Wanasalam, Rohmat yang amat menyayangkan nasib guru honorer dibandingkan dengan desa, sehingga membuat antusias seluruh guru yang hadir.
“Bagaimana mau maju dan berkualitas Pendidikan, kalau guru honorer menjalankan tugas perutnya kelaparan, anaknya teriak butuh jajan, pakaian rapih dituntut dan sebagainya. Masa gaji guru kalah dengan linmas dan tukang sapu di desa, yang minimal 700rb/bulan. kalau perlu, kami sebagai Kades dan masyarakat siap mengantarkan tuntutan nasib para guru honorer ke Bupati dan DPRD agar dapat diakomodir,” tukasnya yang disambut meriah oleh seluruh guru.
Pantauan wartawan, klarifikasi keseluruhan permasalahan yang disampaikan meliputi beberapa item seperti, Respon atau kepedulian pemerintah yang kurang, nasib guru Honorer, kebutuhan Operator atau tata usaha sekolah, Komite dan stakeholder pendidikan, dan juga Pendidikan agama serta moral dari guru terhadap siswa.
Reporter : Uce Saepudin (Cex)
