PANDEGLANG, SEKILASINDO. COM-
Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diduga telah terjadi pungutan liar (Pungli) yang dilakukan oleh perangkat desa Kadubera, Kecamatan Picung, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten.
Dugaan pungutan liar yang terjadi belum lama ini, hanya saja setelah adanya pemberitaan di media sekiliasindo.com kemarin.
Kepala Desa membuat surat pernyataan dengan sejumlah warga di dua kampung yakni Kampung Jolok Peuteuy dan Kampung Kaludan, Desa Kadubera, Kecamatan Picung, sebanyak 43 warga.
Dimana didalam surat pernyataan tersebut disampaikan bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019, kami penerima manfaat program BPNT Desa Kadubera, musyawarah mufakat terkait pembiayaan administrasi untuk pembuatan berkas persyaratan pengambilan kartu BPNT.
Maka kami yang bertanda tangan di bawah ini. Kami keluarga penerima manfaat BPNT Kp . Jolok Peuteuy dan Kp. Kaludan menyatakan bahwa kami tidak merasa dirugikan dan dipaksa untuk memberikan uang sebesar Rp. 20 ribu kepada perangkat desa atas nama Azid untuk administrasi BPNT yang sudah di sepakati dalam musyawarah, KPM, Agen, Kepala Desa, RT/RW dan BPD. Tulis surat pernyataan yang di sampaikan Kepala desa Kadubera, Jakria melalui telepon seluler nya saat di konfirmasi sekilasindo.com.
Padahal sebelumnya, di beritakan dari keterangan TKSK Kecamatan Picung, bahwa jumlah daftar penerima program BPNT itu kurang lebih sebanyak 300 penerima di Desa Kadubera.
Selain itu, pihak Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Bank BTN serta Dinas Sosial untuk segera di kembalikan kepada KPM, namun berbeda dengan yang terjadi di Desa Kadubera.
Sehingga kuat dugaan Kepala Desa Kadubera, adalah aktor Intelektual adanya pungutan terhadap Keluarga penerima program BPNT, hal itu terbukti adanya surat pernyataan yang di buatnya dengan sejumlah warga di dua kampung tersebut.***(Hd).
