Berita

GMNI Lebak Pertanyakan Komitmen negara Dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan dan Habitat Satwa Endemik

×

GMNI Lebak Pertanyakan Komitmen negara Dalam Melindungi Kelestarian Lingkungan dan Habitat Satwa Endemik

Sebarkan artikel ini

SEKINDO, Lebak – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Kabupaten Lebak menyuarakan kritik keras terhadap kebijakan pemerintah pusat melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Organisasi mahasiswa ini secara tegas mendesak pencabutan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 6.K/MB.01/MEM.B/2026 serta mempertanyakan sejauh mana komitmen negara dalam melindungi kelestarian lingkungan dan habitat satwa endemik yang kini kian terdesak.

Dalam pernyataan sikapnya, GMNI Kabupaten Lebak menyoroti kondisi kritis satwa ikonik dan endemik kebanggaan Banten, yakni Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), yang ruang hidupnya semakin menyempit. Alih fungsi lahan dan ekspansi proyek-proyek ekstraktif maupun energi dinilai menjadi ancaman nyata yang terus menggerus zona penyangga serta kawasan hutan yang menjadi rumah bagi satwa dilindungi tersebut.

Click Here

“Hari ini, badak sudah kehilangan ruang dan habitat alaminya akibat kebijakan tata ruang yang abai terhadap daya dukung lingkungan. Alih-alih memperketat perlindungan kawasan konservasi dan hutan lindung, pemerintah justru menerbitkan Kepmen ESDM Nomor 6.K/MB.01/MEM.B/2026 yang berpotensi memperparah kerusakan ekologis di daerah,” tegas perwakilan DPC GMNI Kabupaten Lebak dalam keterangan resminya, Selasa (17/11/2026).

Menurut kajian GMNI Lebak, penerbitan regulasi sektor pertambangan dan energi tersebut memicu kekhawatiran serius akan terjadinya deforestasi lanjutan, kerusakan daerah tangkapan air, hingga hilangnya keanekaragaman hayati di wilayah. Selain mengancam keberlangsungan hidup satwa langka, eksploitasi alam yang masif juga berisiko memicu bencana ekologis yang merugikan masyarakat lokal di sekitar kawasan.

GMNI Kabupaten Lebak menilai terdapat kontradiksi tajam antara narasi pelestarian lingkungan yang kerap digaungkan pemerintah dengan produk hukum yang diterbitkan. Atas dasar itu, mereka menuntut pertanggungjawaban moral dan politik dari para pemangku kebijakan.

“Kami mempertanyakan komitmen pemerintah. Jangan sampai jargon pembangunan dan investasi energi justru menjadi karpet merah bagi kehancuran ekosistem. Jika negara gagal menjaga habitat satwa langka dan ruang hidup rakyatnya sendiri, lalu di mana letak keberpihakan konstitusional pemerintah terhadap kelestarian alam?” lanjut pernyataan tersebut.

Melalui rilis ini, DPC GMNI Kabupaten Lebak menyampaikan tiga poin tuntutan utama:
1. Mendesak Menteri ESDM untuk segera mencabut Kepmen ESDM Nomor 6.K/MB.01/MEM.B/2026 karena dinilai bertentangan dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dan perlindungan kawasan konservasi.
2. Menuntut pemerintah pusat maupun daerah untuk membuktikan komitmen nyata dalam menyelamatkan habitat badak serta mencegah segala bentuk alih fungsi.
3. Mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, akademisi, dan pegiat lingkungan untuk bersama-sama mengawal kebijakan sumber daya alam agar tetap berpihak pada keberlanjutan ekologi dan keselamatan generasi mendatang.

GMNI Kabupaten Lebak menegaskan akan terus mengawal persoalan ini dan tidak segan mengambil langkah konsolidasi serta aksi massa apabila aspirasi terkait penyelamatan lingkungan dan pencabutan regulasi tersebut diabaikan oleh pemerintah.

(Usep_Red)