SEKINDO, LEBAK – Manajemen baru PT Samudera Banten Jaya (SBJ) memberikan klarifikasi kepada Tim Investigasi di Kantor Pusat Badak Banten Perjuangan, Minggu, (15/11/2026).
Manajer PT SBJ, Ridho, menerangkan, pihaknya pada Juli 2026 telah menerima surat pembayaran jaminan reklamasi dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Ditjen Minerba) Kementerian ESDM RI.
Surat tersebut merupakan jawaban atas permohonan PT SBJ sebulan sebelumnya, terkait persetujuan rencana reklamasi dan penetapan jaminan reklamasi tahap Operasi Produksi periode pertama tahun 2026-2029.
“PT SBJ bukan hanya membayar denda sebesar Rp 3 miliar pada awal tahun 2025, selain itu juga telah memberikan uang jaminan reklamasi kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM sebesar Rp 9.804.264.000,” kata Ridho.
Jaminan reklamasi sebesar Rp 9.804.264.000 (sembilan miliar delapan ratus empat juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah) itu untuk Operasi Produksi tahap pertama selama 4 tahun, terhitung sejak tahun 2025-2029.
Sementara itu, Ketua Umum Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni yang akrab disapa King Badak, mengatakan dalam surat persetujuan tersebut tercatat luas lahan sekitar 20 hektar yang akan direklamasi dari tahun 2025-2029.
Dijelaskannya, uang tersebut bukan retribusi pajak, melainkan sebagai jaminan reklamasi apabila pihak PT SBJ tidak melaksanakan reklamasi pasca tambang. Maka uang sebesar itulah yang akan digunakan oleh Ditjen Minerba untuk mereklamasi lahan pasca tambang yang rusak akibat penambangan.
“Uang hampir sepuluh miliar itu bukan bayar pajak atau retribusi, itu uang jaminan untuk reklamasi pasca tambang,” kata King Badak.
King Badak menjelaskan, pembayaran jaminan reklamasi itu berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Permen ESDM Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan yang Baik dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara, yang mewajibkan pemegang IUP atau IUPK melakukan reklamasi pasca tambang.
“Itu amanat peraturan Menteri ESDM tentang reklamasi pasca tambang PT SBJ Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten. Itu bukan uang retribusi yang disetorkan kepada kas negara dan daerah, dalam hal ini Kabupaten Lebak,” kata King Badak.
King Badak mengapresiasi manajemen PT SBJ yang telah melaksanakan perintah negara sebagaimana tercantum dalam amar putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dan telah memberikan uang jaminan reklamasi pasca tambang kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM RI.
“Kami mengapresiasi manajemen PT SBJ telah membayar denda, taat hukum, dan memberikan uang jaminan reklamasi kepada Ditjen Minerba Kementerian ESDM,” kata King Badak.
Namun, King Badak meminta pihak PT SBJ tidak hanya membayar denda dan jaminan reklamasi, tetapi juga benar-benar melaksanakan reklamasi di lapangan sesuai rencana yang telah disetujui.
King Badak juga menjelaskan, menurut sumber yang layak dipercaya membenarkan bahwa denda sebesar Rp 3 miliar sudah dibayar kepada Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Rangkasbitung pasca putusan Pengadilan Negeri Rangkasbitung.
Namun, menurut sumber tersebut, pihak PT SBJ tidak melaksanakan aktivitas penambangan karena tidak memiliki cukup modal untuk operasional pertambangan di lokasi tambang emas tersebut.
Dalam kondisi vakum itulah, diduga ada pihak yang memanfaatkan lahan PT SBJ dari awal tahun 2025 hingga pertengahan tahun 2026.
“Nah itu jelas, setelah bayar denda ke negara melalui Jaksa Penuntut Umum, PT SBJ tidak melaksanakan aktivitas penambangan, di situlah mereka, orang-orangnya NS, masuk ke lahan SBJ menambang emas, tapi mereka hanya menerima hasil tambang, gurandil yang menambangnya,” kata King Badak, menegaskan informasi dari sumber yang meminta identitasnya tidak ditulis.
Hingga berita ini ditayangkan, media terus menggali informasi lebih lanjut. Redaksi masih membuka ruang hak jawab.
(Red).
