Sekindo.id CILEGON – Kantor Imigrasi Cilegon memperkuat upaya pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM) dengan mendorong kemandirian ekonomi masyarakat melalui pemasaran digital UMKM.
Upaya tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sosialisasi Desa Binaan Imigrasi di Kelurahan Cikerai, Kota Cilegon, Jumat (13/11/2026).
Kegiatan ini mengusung tema “Pelatihan Penguatan Ekonomi Masyarakat di Kelurahan Cikerai melalui Pemasaran Digital UMKM sebagai Upaya Pencegahan TPPO dan TPPM”.
Kepala Kantor Imigrasi Cilegon, Aditya Triputranto, menegaskan bahwa penguatan ekonomi masyarakat harus berjalan beriringan dengan peningkatan literasi keimigrasian.
Menurutnya, tekanan ekonomi masih menjadi salah satu faktor yang membuat masyarakat rentan tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri melalui jalur nonprosedural. Kondisi tersebut kerap dimanfaatkan sindikat perdagangan orang maupun penyelundupan manusia.
“Kami meyakini, apabila ekonomi warga kuat dan mandiri, celah bagi para sindikat TPPO maupun TPPM untuk mengeksploitasi masyarakat akan tertutup dengan sendirinya,” tegas Aditya.
Karena itu, program Desa Binaan Imigrasi di Cikerai tidak hanya berfokus pada edukasi hukum keimigrasian, tetapi juga menghadirkan pelatihan pemasaran digital sebagai upaya memperluas peluang usaha masyarakat.
Kegiatan diawali dengan laporan Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (Inteldakim), Ida Bagus Oka Adnyana, kemudian dilanjutkan sambutan dan pembukaan oleh Aditya Triputranto serta sambutan Lurah Cikerai, Cecep Sukarya.
Dalam kesempatan tersebut, Ida Bagus Oka Adnyana menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam membantu pengawasan keimigrasian, terutama melalui deteksi dini terhadap indikasi TPPO dan TPPM.
Melalui Desa Binaan Imigrasi, pihaknya ingin membangun sistem peringatan dini atau early warning system di tengah masyarakat.
“Kami ingin warga Cikerai tidak hanya mampu membentengi diri dan keluarga dari modus penipuan sindikat internasional, tetapi juga berani melaporkan indikasi yang mencurigakan kepada pihak berwenang,” ujarnya.
Materi pencegahan TPPO dan TPPM disampaikan Kasubsi Intelijen Keimigrasian, M. Rifki Ardhiansyah.
Peserta mendapatkan pemahaman mengenai pengertian kedua tindak pidana tersebut, berbagai modus kejahatan, prosedur migrasi yang aman, hingga pentingnya peran masyarakat dalam melakukan deteksi dini.
Ia juga menjelaskan bahwa Desa Binaan Imigrasi menjadi sarana edukasi, komunikasi, fasilitasi informasi keimigrasian, sekaligus penguatan pengawasan berbasis masyarakat.
Tidak hanya membahas aspek pengawasan, kegiatan dilanjutkan dengan pelatihan bertema “Branding dan Pemanfaatan Teknologi Digital untuk Pemasaran” yang disampaikan narasumber Rosyid Mustofa.
Dalam pelatihan tersebut, warga dan pelaku UMKM dibekali strategi memanfaatkan berbagai platform digital, mulai dari Instagram, Facebook, TikTok, WhatsApp, marketplace hingga website untuk memperkenalkan dan memasarkan produk.
Penguatan identitas produk atau branding serta perluasan jangkauan pasar diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan daya saing UMKM lokal.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari pendekatan pencegahan TPPO dan TPPM melalui pemberdayaan ekonomi.
Dengan peluang usaha yang semakin terbuka, masyarakat diharapkan memiliki alternatif penghasilan sehingga tidak mudah tergiur tawaran pekerjaan ke luar negeri yang tidak jelas legalitas dan prosedurnya.
Kegiatan tersebut melibatkan berbagai unsur masyarakat, di antaranya Lurah Cikerai, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Ketua RW dan RT, tokoh masyarakat, Karang Taruna, pelaku UMKM, serta pengurus PKK Kelurahan Cikerai.
Antusiasme peserta terlihat dalam sesi diskusi dan tanya jawab.
Warga memanfaatkan kesempatan tersebut untuk berkonsultasi mengenai persoalan keimigrasian sekaligus strategi praktis mengoptimalkan pemasaran produk secara digital.
Melalui kegiatan ini, Kantor Imigrasi Cilegon berharap masyarakat Kelurahan Cikerai semakin memahami bahaya TPPO dan TPPM, mampu mengenali modus perekrutan ilegal, serta memiliki kemandirian ekonomi yang lebih kuat.
Dengan demikian, Desa Binaan Imigrasi diharapkan tidak sekadar menjadi ruang sosialisasi, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun masyarakat yang waspada, mandiri, dan berdaya saing.
Bagindo Yakub.
