TAKALAR – Desa Topejawa, Kecamatan Mangarabombang, Kabupaten Takalar, mendapat kepercayaan untuk mengikuti Penilaian Calon Percontohan Desa Antikorupsi. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam mendorong terwujudnya pemerintahan desa yang bersih, transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Penilaian yang berlangsung pada Jumat (13/11/2026) tersebut dihadiri perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Takalar yang diwakili Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Takalar, Andi Rijal Mustamin, Camat Mangarabombang, Mappaturung, S.Sos., serta Kepala Desa Topejawa, Arman, S.IP. Turut hadir jajaran pemerintah desa dan unsur terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Topejawa, Arman, S.IP., menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Desa Topejawa sebagai salah satu calon percontohan Desa Antikorupsi. Menurutnya, kesempatan tersebut bukan sekadar kebanggaan, tetapi juga menjadi tanggung jawab besar untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Ia berharap melalui proses penilaian ini, komitmen pemerintah desa dalam menerapkan keterbukaan informasi, tertib administrasi, transparansi pengelolaan anggaran, serta pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat dapat semakin diperkuat.
Sementara itu, Ketua Tim Penilai Desa Antikorupsi menjelaskan bahwa masuknya Desa Topejawa dalam 10 besar merupakan hasil dari serangkaian tahapan seleksi yang telah dilalui. Namun, penilaian tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi, melainkan juga pada sejauh mana prinsip-prinsip antikorupsi benar-benar diterapkan dalam tata kelola pemerintahan desa.
“Sejak tahap administrasi, Desa Topejawa sudah memenuhi kriteria penilaian. Namun, yang paling penting bukan hanya administrasi, tetapi bagaimana tata kelola pemerintahan, pengawasan, dan keterbukaan pelayanan publik benar-benar berjalan di desa,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan bahwa besarnya anggaran yang dikelola pemerintah desa harus diimbangi dengan sistem pendampingan dan pengawasan yang baik. Hal tersebut penting untuk memastikan penggunaan anggaran tepat sasaran, transparan, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Melalui Desa Antikorupsi, kita ingin menegaskan bahwa desa mampu bertanggung jawab dalam mengelola Dana Desa secara transparan, sehingga hasilnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” tambahnya.
Dalam proses penilaian tersebut, terdapat lima komponen utama yang menjadi indikator penilaian, yakni tata kelola pemerintahan, pengawasan, partisipasi masyarakat, keterbukaan pelayanan publik, serta kearifan lokal. Kelima komponen ini menjadi tolok ukur dalam melihat keseriusan pemerintah desa membangun budaya antikorupsi.
Tim penilai berharap Desa Topejawa mampu memenuhi seluruh indikator tersebut dan meraih hasil maksimal, sehingga berpeluang terpilih mewakili Provinsi Sulawesi Selatan untuk mengikuti tahapan Desa Antikorupsi di tingkat nasional.
Kehadiran perwakilan KPK dalam kegiatan ini juga menjadi momentum bagi Pemerintah Desa Topejawa untuk mendapatkan masukan dan evaluasi secara langsung terkait kesiapan penerapan prinsip-prinsip antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Melalui penilaian ini, Desa Topejawa diharapkan tidak hanya mampu meraih prestasi sebagai desa percontohan, tetapi juga menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya di Kabupaten Takalar dalam membangun pemerintahan yang jujur, terbuka, bertanggung jawab, dan senantiasa mengutamakan kepentingan masyarakat.
