Sekindo.id PANGKALPINANG – Ketua Dewan Kehormatan Persatuan Wartawan Indonesia (DK PWI) Pusat, Atal S Depari, atas tindakan Humas Polda Bangka Belitung yang melabeli karya jurnalistik sejumlah media online sebagai “Hoaks” dinilai tidak lazim, gegabah dan harus segera dihentikan.
“Justru pelabelan itu menguatkan bahwa berita yang sudah diverifikasi tersebut adalah benar,” tegas Atal saat dihubungi terkait pelabelan hoaks oleh Humas Polda Babel terhadap berita di beberapa media online, Kamis siang (12/11/2026).
Untuk diketahui, sebelumnya pelabelan itu diunggah di akun Instagram @humas_poldakep.babel yang dikolaborasikan dengan akun @humas_polresbangka pada 9 November 2026. Tangkapan layar berita sejumlah media online itu dicap besar-besar: “HOAX” dan “INFORMASI TIDAK TERVERIFIKASI”.
Berita tersebut terkait dugaan pemukulan oknum Polsek Sungailiat terhadap oknum anggota TNI dari salah satu kesatuan saat membuat laporan duhaan kehilangan hanphone, pada Sabtu dinihari (7/11/2026).
Atal menegaskan, jika ada pihak yang keberatan atas pemberitaan, jalurnya sudah jelas: hak jawab dan koreksi. Bukan cap di media sosial.
Sesuai Kode Etik Jurnalistik Pasal 11, setiap pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan hak jawab. Itulah mekanisme pers. Bukan pelabelan sepihak.
Karena itu, Atal menilai tindakan Humas Polda tersebut tidak hanya tidak lazim, tetapi juga berbahaya. Pelabelan hoaks atas karya jurnalistik dapat menjurus pada kriminalisasi dan menghambat kemerdekaan pers.
“Pelabelan hoaks atas karya jurnalistik harus segera dihentikan. Tak boleh Humas Polda Babel bertindak seperti itu,” tegas Atal.
Atal mengingatkan masyarakat berhak mendapatkan informasi yang lengkapnya. Maka tugas wartawan menyajikan berita yang akurat dan berimbang. Persoalan ini dibuka ke publik. Jangan sepihak, jangan hanya satu versi.
“Masyarakat berhak mendapatkan informasi secara lengkap dan berimbang atau cover both sides. Biar publik yang menilai, mana karya jurnalistik, mana sekadar klaim,” tegas Atal.
Sebelumnya, merespons tindakan pelabelan hoaks terhadap beberapa media online, PWI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan protes keras dengan melayangkan surat resmi ke Polda Babel.
Dalam surat tersebut, PWI Babel menyayangkan tindakan Humas Polda Babel dan meminta segera menghapus unggahan tersebut di IG Humas Polda Babel.
PWI Babel meblnilai berita lahir dari proses mencari, memeroleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan mempublikasikan. Ada narasumber yang jelas. Ada konfirmasi. Ada verifikasi ke pihak terkait sesuai Kode Etik Jurnalistik (KEJ), Pedoman Pemberitaan Media Siber, dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Pelabelan tersebut bisa menjurus kriminalisasi pers dan menghambat kemerdekaan pers. Segera hentikan pelabelan hoaks atas karya jurnalistik,” tegas Ketua PWI Babel M Fahurrakhman dalam surat tersebut.
PWI Babel juga menyatakan memboikot Humas Polda Babel sampai persoalan ini diselesaikan dengan tuntas.
Hingga berita ini dipublish, Kapolda Babel, Irjen Pol Agus Wijayanto dan pihak terkait dalam upaya konfirmasi. (*)
