SEKINDO.ID, JENEPONTO — Pemerintah Kabupaten Jeneponto bersama DPRD Kabupaten Jeneponto resmi memulai tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, melalui Rapat Paripurna Tingkat I yang berlangsung pada Senin (9/11/2026).
Rapat yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jeneponto ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, Didis Suryadi, dan dihadiri oleh Bupati Jeneponto, H. Paris Yasir, S.E., M.M., beserta jajaran pimpinan dan anggota DPRD, unsur perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.
Kegiatan diawali dengan penyerahan dokumen Ranperda dari Bupati Jeneponto kepada Ketua DPRD Kabupaten Jeneponto, yang disertai penandatanganan berita acara penyerahan sebagai bukti resmi dimulainya proses pembahasan antara pihak eksekutif dan legislatif.
Dalam kesempatannya, Bupati Jeneponto menjelaskan bahwa pengajuan perubahan Perda Nomor 7 Tahun 2023 merupakan langkah strategis pemerintah daerah untuk menyesuaikan regulasi pajak dan retribusi daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta merespons dinamika kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Penyesuaian ini diharapkan memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan tepat dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah, sekaligus mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” ujar Bupati Jeneponto.
Optimalisasi PAD menjadi sangat penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah. Semakin memadai pendapatan daerah, semakin besar ruang yang dimiliki pemerintah untuk membiayai pembangunan serta meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Sesi rapat kemudian berlanjut dengan penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi DPRD terhadap Ranperda yang diajukan. Bupati Jeneponto juga menyampaikan tanggapan dan jawaban atas berbagai pandangan, masukan, serta saran yang disampaikan oleh para anggota fraksi.
Pembahasan ini merupakan bagian penting dari mekanisme pembentukan peraturan daerah, di mana eksekutif dan legislatif dapat melakukan pendalaman materi, menyelaraskan substansi, dan memastikan setiap ketentuan yang diatur selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pemerintah Kabupaten Jeneponto dan DPRD berkomitmen menjalankan seluruh proses pembahasan secara terarah, transparan, dan sesuai mekanisme yang berlaku. Diharapkan, perubahan Perda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini nantinya dapat memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pelaku usaha, sekaligus menjadi instrumen yang efektif dalam memperkuat pembiayaan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Jeneponto.
(Amrianto)
