TAKALAR— Kamis,08/10/2026, Perebutan kursi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Takalar memasuki tahapan penting. Tiga aparatur sipil negara (ASN) yang dinilai memiliki pengalaman dan rekam jejak di lingkungan pemerintahan daerah telah masuk dalam daftar kandidat yang dikirim ke Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk proses selanjutnya.
Salahsatu Pemuda Kreatif Takalar,Muhammad Hasyim mengatakan bahwa Ketiga kandidat tersebut adalah Andi Rijal Mustamin, yang menjabat Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; Muhammad Iqbal, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Takalar; serta Achmad Rivai, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Takalar.
Menurut Pemuda kreatif Takalar ini bahwa Ketiganya memiliki pengalaman birokrasi di bidang masing-masing. Pengalaman tersebut menjadi modal penting dalam menghadapi proses seleksi untuk mengisi jabatan Sekda, posisi strategis yang berperan dalam mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta pelaksanaan program pembangunan daerah.
Jabatan Sekda bukan sekadar posisi struktural tertinggi bagi ASN di lingkungan pemerintah kabupaten. Lebih dari itu, Sekda memiliki tanggung jawab besar dalam menyelaraskan kebijakan kepala daerah dengan kinerja organisasi perangkat daerah agar program pemerintahan berjalan efektif, terukur, dan tepat sasaran.
Dengan masuknya tiga nama kandidat dalam proses lanjutan, perhatian publik kini tertuju pada tahapan seleksi berikutnya. Masyarakat tentu berharap proses tersebut berjalan sesuai ketentuan yang berlaku, mengedepankan kompetensi, integritas, pengalaman, serta kemampuan kepemimpinan setiap kandidat.
Transparansi dan akuntabilitas menjadi aspek penting dalam menentukan pejabat yang akan menduduki jabatan strategis tersebut. Namun, hasil akhir tetap bergantung pada mekanisme dan ketentuan seleksi yang berlaku, termasuk tahapan administrasi serta proses penetapan oleh pihak yang berwenang.
Siapa pun yang nantinya dipercaya menjadi Sekda Takalar, harapan masyarakat tetap sama: menghadirkan birokrasi yang profesional, memperkuat koordinasi antarorganisasi perangkat daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mendorong pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Butta Panrannuangku.Tutup M.Hasyim
