Sekindo.id, Jakarta – Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan (Kabadiklat) Kejaksaan Republik Indonesia, Harli Siregar, menegaskan pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan I dan II Tahun 2026 bukan sekadar memenuhi kewajiban administratif semata. Program ini harus menjadi sarana strategis untuk melahirkan pemimpin operasional yang berintegritas tinggi, adaptif, dan mampu mengakselerasi transformasi institusi Kejaksaan menuju pencapaian Indonesia Emas 2045.
Pernyataan tersebut disampaikan Harli saat membuka secara resmi PKP Angkatan I dan II Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badiklat Kejaksaan RI melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan (Pusdiklat Mapim), Kamis (30/7/2026). Acara pembukaan dilaksanakan secara daring dari Command Center Gedung Wira Badiklat Kejaksaan RI.
Harli menjelaskan, Badiklat memiliki peran yang sangat strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia Kejaksaan yang mumpuni, guna menjawab berbagai tantangan penegakan hukum di tengah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
“Transformasi Badiklat bukan lagi sekadar menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, melainkan menjadi penggerak pengembangan kapabilitas institusional Kejaksaan yang terintegrasi dengan kebutuhan organisasi sekaligus pengembangan karier aparatur,” ujar Harli.
Ia menekankan, Badiklat harus berubah menjadi pusat pengembangan kapabilitas institusi, bukan hanya tempat penyelenggaraan pelatihan belaka. Seluruh proses pembelajaran yang disusun pun harus selaras dengan kebutuhan nyata organisasi serta mengikuti perkembangan teknologi yang semakin pesat.
Lebih lanjut, Harli menegaskan Badiklat wajib menjadi motor penggerak perubahan di lingkungan Kejaksaan, dengan melahirkan pemimpin yang memiliki integritas tak tergoyahkan, keberanian mengambil keputusan tepat, kemampuan analisis yang tajam, semangat kolaborasi tinggi, serta penguasaan teknologi digital yang mumpuni.
“Badiklat harus menjadi mercusuar perubahan. Kita harus melahirkan pemimpin masa depan yang memiliki visi besar, keberanian moral, ketajaman analisis, kemampuan prososial, serta penguasaan teknologi digital dalam setiap proses penegakan hukum,” tegasnya.
Kepada seluruh peserta pelatihan, Harli mengingatkan agar memanfaatkan momen PKP ini sebagai investasi pengembangan kepemimpinan, bukan sekadar dijadikan syarat formal kenaikan jabatan.
“Pelatihan ini bukan formalitas administratif, melainkan proses pembinaan yang komprehensif untuk meningkatkan kapabilitas, profesionalisme, etika, dan integritas setiap aparatur,” tambahnya.
Di akhir arahannya, Harli menginstruksikan seluruh jajaran Pusdiklat Mapim, widyaiswara, hingga fasilitator untuk menerapkan sistem penjaminan mutu secara ketat di setiap tahapan pelatihan. Langkah ini diharapkan mampu melahirkan pemimpin operasional Kejaksaan yang profesional, visioner, adaptif, dan senantiasa siap menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
(Budi)
