TAKALAR – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Takalar menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025, yang dilanjutkan dengan jawaban Bupati Takalar. Rapat berlangsung di ruang sidang DPRD Takalar dan dipimpin langsung Ketua DPRD Takalar, H. Muhammad Rijal.
Rapat paripurna tersebut dihadiri Bupati Takalar,Ir.H.Mohammad Firdaus Daeng Manye MM, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPRD, para anggota DPRD, unsur Forkopimda, jajaran Polres Takalar, Kodim 1426/Takalar, Sekretaris DPRD, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Takalar.
Dalam pemandangan umum yang disampaikan, seluruh sembilan fraksi DPRD Kabupaten Takalar, yakni Fraksi Hanura, PKS, PKB, PDI Perjuangan, Golkar, NasDem, Gerindra, PPP, dan Gelora, secara prinsip menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk dibahas pada tahapan selanjutnya.
Meski demikian, seluruh fraksi juga memberikan berbagai catatan dan masukan strategis kepada Pemerintah Kabupaten Takalar. Fraksi-fraksi DPRD menyoroti sejumlah isu penting, di antaranya peningkatan kualitas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur jalan serta jembatan, optimalisasi pelayanan publik, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), penguatan sektor pendidikan dan kesehatan, hingga tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Fraksi PDI Perjuangan melalui Anggota DPRD Takalar, Syamsuddin Serang juga menekankan pentingnya perhatian serius terhadap kondisi infrastruktur yang masih menjadi sorotan masyarakat, termasuk percepatan digitalisasi dan inventarisasi aset daerah yang lebih optimal. Sementara Fraksi PKB mendorong percepatan belanja daerah serta optimalisasi potensi PAD agar mampu menopang pembangunan daerah.
Menanggapi berbagai pandangan umum tersebut, Bupati Takalar Mohammad Firdaus Daeng Manye menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh fraksi DPRD atas dukungan, kritik, serta masukan yang konstruktif. Menurutnya, sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi modal penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ia juga menyampaikan rasa syukur atas berbagai capaian Kabupaten Takalar sepanjang Tahun Anggaran 2025, termasuk keberhasilan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kelima kalinya secara berturut-turut.
Bupati menegaskan bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama di sektor infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Di tengah keterbatasan anggaran dan menunggu ketergantungan terhadap transfer dana dari pemerintah pusat, Pemerintah Kabupaten Takalar harus mampu bergerak lebih aktif mencari peluang pembangunan.
Kita harus jemput bola, mencari peluang investasi, memperkenalkan potensi wisata daerah, serta terus berinovasi agar pembangunan tetap berjalan meski dalam keterbatasan anggaran,” tegas Daeng Manye.
Ia berharap kolaborasi antara DPRD dan pemerintah daerah terus diperkuat demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik serta pembangunan yang manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat Takalar.(*)
