TAKALAR – Dugaan ketidakwajaran dalam penyaluran bantuan Rumah Layak Huni (RLH) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mencuat di Kabupaten Takalar. Seorang warga Desa Pattopakang, Kecamatan Laikang, bernama Bani Daeng Rongrong mengaku namanya diduga diganti dari daftar penerima bantuan senilai Rp50 juta yang diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu.
Menurut keterangan yang disampaikan kepada media, Bani Daeng Rongrong merasa dirugikan karena sebelumnya disebut memenuhi kriteria sebagai calon penerima bantuan rumah layak huni. Namun, dalam proses pelaksanaannya, bantuan tersebut diduga dialihkan kepada pihak lain yang dinilai memiliki kondisi rumah lebih layak dibandingkan dirinya.
Persoalan ini kemudian menjadi perhatian masyarakat setempat yang berharap adanya transparansi dalam penyaluran program bantuan sosial. Mereka menilai seluruh tahapan pendataan, verifikasi, hingga penetapan penerima bantuan harus dilakukan secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.Minggu,28/6/2026
Saat dikonfirmasi oleh media Sekindo Takalar melalui aplikasi WhatsApp, pihak yang menangani program bedah rumah di Takalar maupun bagian kesejahteraan rakyat (Kesra) Provinsi Sulawesi Selatan disebut tidak memberikan tanggapan. Bahkan, nomor kontak media yang melakukan konfirmasi diklaim telah diblokir setelah pesan dibaca.
Kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat. Pasalnya, klarifikasi dari pihak terkait sangat dibutuhkan untuk menjelaskan proses penetapan penerima bantuan sekaligus menjawab berbagai dugaan yang berkembang di lapangan.
Bani Daeng Rongrong bersama sejumlah warga berharap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dapat memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Mereka meminta agar dilakukan penelusuran menyeluruh guna memastikan tidak ada penyimpangan dalam penyaluran bantuan yang bersumber dari anggaran pemerintah.
Melalui pemberitaan ini, warga meminta Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, untuk segera menindaklanjuti laporan yang muncul di masyarakat. Mereka berharap adanya investigasi dan evaluasi terhadap pihak-pihak terkait agar program bantuan rumah layak huni benar-benar tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat bagi warga yang berhak menerimanya.
