TAKALAR ,– Pelaksanaan kegiatan Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus 2 Kecamatan Sanrobone yang digelar di Malino, Kabupaten Gowa, pada Selasa (15/06/2026), menjadi sorotan dan memunculkan berbagai pertanyaan dari masyarakat. Kegiatan yang melibatkan sejumlah kepala sekolah dan guru tersebut dinilai kontradiktif dengan upaya Pemerintah Kabupaten Takalar yang saat ini gencar mempromosikan destinasi wisata lokal.
Di bawah kepemimpinan Bupati H.Mohammad Firdaus Daeng Manye dan Wakil Bupati Takalar H.Hengky Yasin , pemerintah daerah terus berupaya memperkenalkan berbagai potensi wisata yang dimiliki Kabupaten Takalar kepada masyarakat luas. Berbagai program promosi dan pengembangan destinasi wisata dilakukan agar mampu menarik kunjungan wisatawan, baik dari dalam maupun luar daerah.
Namun, pelaksanaan KKG di luar Kabupaten Takalar justru memunculkan pertanyaan publik. Sejumlah warga menilai kegiatan yang melibatkan tenaga pendidik tersebut seharusnya dapat dilaksanakan di lokasi-lokasi wisata atau fasilitas yang tersedia di Takalar sehingga sekaligus mendukung promosi dan perputaran ekonomi daerah.
Selain lokasi kegiatan, masyarakat juga mempertanyakan sumber dan penggunaan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan KKG di luar daerah. Pasalnya, kegiatan tersebut dinilai berpotensi menambah biaya dibandingkan jika dilaksanakan di wilayah Kabupaten Takalar.
Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut, salah seorang kepala sekolah yang terlibat dalam kegiatan tersebut menjelaskan bahwa pembiayaan berasal dari dana KKG dan sebagian dari kontribusi pribadi para kepala sekolah. Namun, penjelasan singkat tersebut belum sepenuhnya menjawab berbagai pertanyaan yang berkembang di tengah masyarakat mengenai rincian anggaran dan urgensi pemilihan lokasi kegiatan di luar daerah.
Berbagai pihak berharap penyelenggara KKG dapat memberikan penjelasan yang lebih terbuka terkait tujuan, manfaat, serta penggunaan anggaran kegiatan tersebut. Transparansi dinilai penting agar pelaksanaan program peningkatan kompetensi guru tetap mendapat dukungan masyarakat sekaligus tidak menimbulkan persepsi negatif terkait efisiensi penggunaan anggaran pendidikan.
