TAKALAR,- Pengadaan tempat sampah pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kabupaten Takalar menjadi sorotan publik usai aksi unjuk rasa yang digelar sekelompok massa yang mengatasnamakan Komite Aktivis Mahasiswa Independen Sulsel di depan Kantor Kejaksaan Negeri Takalar, Kamis (26/02/2026).
Dalam aksinya, massa menduga adanya penyimpangan anggaran pada pengadaan sekitar 2.300 unit tong sampah Tahun Anggaran 2025.
Mereka juga menyoroti dugaan keterlibatan salah satu kerabat Bupati berinisial HM dalam proses lelang hingga pengadaan.
Menanggapi tudingan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala DLHP Takalar, Syafaruddin S.Sos., yang akrab disapa Daeng Lallo, membantah keras adanya keterlibatan pihak yang disebutkan.
“Sudah berulang kali kami sampaikan, termasuk sebelumnya, bahwa tidak ada keterlibatan HM dalam proses pengadaan tersebut.Tuduhan itu tidak benar dan bisa mengarah pada fitnah,” tegas Syafaruddin melalui sambungan WhatsApp, Kamis (26/02/2026).
Terkait dugaan penyimpangan dan praktik nepotisme yang disampaikan massa aksi, Syafaruddin menegaskan bahwa seluruh proses pengadaan telah dilaksanakan sesuai regulasi dan standar satuan biaya (SBU) yang berlaku.
Bahkan ia menilai jumlah yang disampaikan keliru kalau pengadaan sampah 2.300 unit, yang sebenarnya sebanyak 2.381 unit.
Ia juga memastikan bahwa mekanisme pengadaan dilakukan melalui sistem e-Katalog pada Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
“Pengadaan dilakukan melalui e-Katalog di LPSE dan telah sesuai regulasi serta standar SBU. Tidak ada yang kami langgar,” pungkasnya.
Sementara itu, HM yang dikonfirmasi terpisah terkait tudingan keterlibatannya dalam pengadaan tempat sampah tersebut turut membantah keras isu yang beredar.
“Itu tidak benar sama sekali, dan itu fitnah atas tudingan tersebut,” ujarnya singkat.(*)
