Advertorial

Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat, Bupati Jeneponto Temui Mensos Bahas Kuota PBI dan Sekolah Rakyat

×

Perjuangkan Kesejahteraan Masyarakat, Bupati Jeneponto Temui Mensos Bahas Kuota PBI dan Sekolah Rakyat

Sebarkan artikel ini

Jakarta, Sekilas Indonesia – Pemerintah Kabupaten Jeneponto terus berupaya memperkuat perlindungan sosial dan menekan angka kemiskinan. Upaya tersebut diwujudkan melalui kunjungan kerja Bupati Jeneponto ke Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana ia diterima langsung oleh Menteri Sosial RI.

Pertemuan berlangsung dalam suasana santai namun produktif, dengan diskusi yang berfokus pada isu-isu strategis yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu topik utama yang dibahas adalah kepesertaan Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan di Kabupaten Jeneponto yang mengalami penonaktifan cukup signifikan akibat proses data cleansing.

Click Here

Bupati Jeneponto menyampaikan bahwa kondisi tersebut berpengaruh terhadap upaya daerah dalam mewujudkan Universal Health Coverage (UHC). Sehubungan dengan itu, ia secara khusus memohon tambahan kuota PBI bagi Kabupaten Jeneponto, seiring dengan rencana Kementerian Sosial yang saat ini tengah mengusulkan penambahan kuota PBI secara nasional.

Selain isu kesehatan, Bupati Jeneponto juga mengusulkan pembangunan Sekolah Rakyat di wilayahnya. Program ini diharapkan menjadi instrumen penanganan kemiskinan yang komprehensif dan berkelanjutan, serta dapat memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Butta Turatea.

Menanggapi hal tersebut, Menteri Sosial menyambut baik usulan yang disampaikan dan menyatakan komitmennya untuk mendukung pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Jeneponto. Namun, ia menegaskan bahwa tindak lanjut pembangunan akan dilakukan setelah seluruh persyaratan administrasi, khususnya sertifikat lahan, dinyatakan lengkap.

Sebagai penutup, Menteri Sosial yang akrab disapa Gus Menteri mendorong Pemerintah Kabupaten Jeneponto untuk terus memperkuat sinergi dengan Kementerian Sosial RI. Kolaborasi yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci dalam memastikan program penanganan kemiskinan berjalan tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

(Amrianto)