DaerahHuKrim

Polres Jeneponto Borong Tiga Penghargaan dalam Kegiatan Evaluasi dan Koordinasi KPPN Bantaeng

×

Polres Jeneponto Borong Tiga Penghargaan dalam Kegiatan Evaluasi dan Koordinasi KPPN Bantaeng

Sebarkan artikel ini

Jeneponto, 6 Februari 2026 – Polres Jeneponto berhasil meraih tiga penghargaan sekaligus dalam Forum Evaluasi dan Koordinasi yang diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bantaeng.

Penghargaan diterima oleh Aiptu Suparman sebagai perwakilan Polres Jeneponto pada kegiatan bertajuk “Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2025, Sosialisasi Anti Korupsi, Stakeholder Day, Asistensi Digitalisasi Pembayaran, dan Langkah Strategis Tahun Anggaran 2026” yang berlangsung di Hotel Kirei Bantaeng pada Kamis (5/2/2026).

Click Here

Acara yang diikuti oleh Kepala Seksi Keuangan dan Operator SAKTI Polres Jeneponto dipimpin langsung oleh Kepala KPPN Bantaeng, Poerfika Agus Bachtiar. Hadir pula para pejabat dan bendahara instansi dari wilayah kerja KPPN Bantaeng, meliputi Kabupaten Bantaeng, Bulukumba, dan Jeneponto.

Penghargaan yang diraih Polres Jeneponto antara lain:

1. Peringkat 1 untuk nominal transaksi DigiPay (sistem pembayaran digital pemerintah) terbesar

2. Peringkat 2 untuk transaksi Kontrak Kinerja Pegawai (KKP) terbesar

3. Peringkat 3 untuk jumlah transaksi DigiPay terbanyak

Kapolres Jeneponto, AKBP Haryo Basuki, S.I.K., M.H., mengapresiasi prestasi tersebut. “Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada tim keuangan dan operator SAKTI atas kerja sama dan kerja kerasnya. Penghargaan ini membuktikan komitmen Polres Jeneponto dalam menerapkan transparansi, akuntabilitas, dan inovasi digital dalam pengelolaan keuangan negara,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Kegiatan KPPN Bantaeng tidak hanya fokus pada evaluasi kinerja, tetapi juga menyelenggarakan sosialisasi pencegahan korupsi, asistensi digitalisasi pembayaran, serta penyusunan langkah strategis untuk pelaksanaan anggaran tahun 2026. Hal ini menjadi bentuk sinergi guna meningkatkan integritas dan efisiensi pengelolaan keuangan publik di wilayah tersebut.

(Amrianto)