Sekilasindonesia.id ACEH — Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk mengalokasikan bantuan sebesar Rp4 miliar per kabupaten/kota bagi wilayah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Bantuan ini diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan mendesak warga, terutama bayi dan perempuan di lokasi pengungsian.
Keputusan tersebut diambil setelah Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melaporkan bahwa anggaran Belanja Tak Terduga (BTT) di 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana telah menipis menjelang akhir tahun.
Menurut Tito, meskipun pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan pangan, BBM, dan beras dalam jumlah besar, kebutuhan harian seperti popok bayi dan pembalut masih sangat kekurangan.
Biasanya yang kami temukan waktu turun ke lapangan misalnya pampers untuk bayi, kemudian untuk perempuan, dan lain-lain.
“Dan biasanya mereka minta kepada pemerintah kabupaten/kota,” ujar Tito dalam dialog bersama Presiden di Aceh.
Tito juga melaporkan bahwa sejumlah provinsi di luar Sumatra sudah menyalurkan bantuan antardaerah mencapai Rp34 miliar, termasuk Rp3 miliar yang dikirim ke Lhokseumawe.
Namun kondisi fiskal daerah yang terbatas membuat dukungan tersebut belum mencukupi.
Ia pun meminta Presiden mempertimbangkan tambahan bantuan sebesar Rp2 miliar per daerah.
Saat mendengar usulan tersebut, Prabowo langsung merespons dan memutuskan bantuan dua kali lipat lebih besar dari yang diajukan.
“Pak Mendagri, Anda minta Rp2 miliar per kabupaten, saya kasih Rp4 miliar,” tegas Prabowo.
Selain bantuan untuk kabupaten/kota, Prabowo juga menginstruksikan agar kebutuhan pemerintah provinsi dihitung secara terpisah.
“Untuk provinsi, nanti provinsi dihitung. Provinsi yang paling besar mana? Yang paling berat ya? Kirim 20 miliar,” ujarnya.
Ia meminta para gubernur untuk segera melaporkan kebutuhan di masing-masing wilayah dan menegaskan bahwa pemerintah pusat akan berada di belakang mereka dalam menghadapi bencana.
“Kalian panglima-panglima terdepan, kalian yang harus bekerja keras untuk rakyat, yang bisa saya kerahkan adalah dukungan, supaya kalian tidak ragu-ragu,” kata Prabowo.
Dalam dialog tersebut, Mendagri juga menyampaikan bahwa banyak kantor camat dan kantor desa mengalami kerusakan berat akibat bencana, sehingga berpotensi menghambat layanan publik.
Ia melaporkan banyak dokumen warga hilang, mulai dari KTP, ijazah, sertifikat tanah, hingga dokumen kendaraan.
Tito mengusulkan agar biaya pengurusan dokumen yang hilang dihapuskan.
“Untuk dokumen KTP di bawah Kementerian kami sudah kami gratiskan, Pak. Tapi mungkin yang untuk ijazah dari Kemendikbud, kemudian STNK–BPKB dari Kapolri, sertifikat ATR–BPN, supaya tidak memberatkan mereka, digratiskan,” ujarnya.
Prabowo menyatakan setuju dan meminta seluruh biaya dihitung.
“Oke, nanti dihitung semua,” jawabnya.
Menutup pertemuan, Prabowo memberikan semangat kepada para bupati yang hadir.
“Kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan.” tutup Presiden Prabowo.
Bagindo Yakub.
