Luwu, Sekilas Indonesia – Para petani di Desa Tampumia, Kecamatan Bua Ponrang, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, menjerit akibat mahalnya harga pupuk bersubsidi. Mereka menduga ada praktik penggelembungan harga yang dilakukan oleh oknum pemilik kios pupuk.
Menurut keluhan warga yang enggan disebutkan namanya, harga pupuk urea dan ponska di tingkat pengecer mencapai Rp100.000 per zak. Padahal, harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah untuk urea adalah Rp90.000 per zak dan ponska Rp92.000 per zak. Pupuk pelangi atau kakao bahkan dijual dengan harga Rp140.000 per zak, jauh di atas HET Rp132.000.
“Kami terpaksa membeli pupuk dengan harga mahal karena tidak ada pilihan lain. Ini sangat memberatkan kami sebagai petani kecil,” ujar salah seorang petani saat ditemui di Desa Tampumia, Minggu (16/11/2025).
Para petani mempertanyakan mengapa harga pupuk subsidi masih tinggi, padahal pemerintah telah menurunkan harga. Mereka menduga ada permainan antara pemilik kios dan distributor pupuk.
“Kami berharap pemerintah dan pihak terkait segera turun tangan untuk menindak oknum-oknum yang bermain curang dengan menaikkan harga pupuk subsidi,” harapnya.
Awak media kemudian mengonfirmasi keluhan warga ini kepada pemilik Kios Tani Harapan Jaya, Jusriadi. Ia membenarkan bahwa pihaknya menjual pupuk urea dan ponska dengan harga Rp100.000 per zak.
“Kami menjual dengan harga tersebut karena ada biaya transportasi dan biaya angkut. Saya sendiri yang menjemput pupuk di gudang distributor menggunakan mobil pickup pribadi,” kilahnya.
Jusriadi juga mengakui bahwa papan harga HET di kiosnya masih menggunakan harga lama. Namun, ia berjanji akan segera memperbarui papan harga dan berupaya menyalurkan pupuk sesuai dengan HET yang telah ditetapkan.
“Kami berterima kasih atas kedatangan media untuk menyampaikan keluhan petani. Kami akan segera memperbaiki sistem penyaluran pupuk agar sesuai dengan harga HET,” pungkasnya.
Kasus dugaan penggelembungan harga pupuk bersubsidi ini menjadi perhatian serius bagi para petani di Tampumia. Mereka berharap pemerintah dan aparat penegak hukum dapat bertindak tegas untuk memberantas praktik-praktik curang yang merugikan petani kecil,” harap para petani.
(Amrianto)
