TAKALAR — Proses seleksi calon kepala sekolah di lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar mendapat sorotan dari sejumlah pemerhati pendidikan. Mereka menilai ada beberapa hal yang perlu dibenahi agar seleksi benar-benar mencerminkan prinsip transparansi dan profesionalitas.
Beberapa catatan kritis yang disampaikan antara lain menyangkut waktu pelaksanaan yang terlalu singkat, yakni kurang dari satu minggu, serta belum adanya petunjuk teknis yang menjadi acuan tahapan seleksi. Selain itu, unsur eksternal seperti PGRI dan Dewan Pendidikan juga disebut tidak dilibatkan sebagai tim penilai pembanding.
“Dengan berbagai kelemahan ini, kami khawatir hasil seleksi tidak akan melahirkan kepala sekolah yang benar-benar berkompeten. Karena itu, kami meminta Bupati Takalar untuk mengevaluasi dan memerintahkan Dinas Pendidikan melakukan seleksi ulang yang lebih transparan dan berkualitas,” ujar salah satu pemerhati pendidikan di Takalar.
Menanggapi hal tersebut, Bupati Takalar, Ir. H. Mohammad Firdaus Daeng Manye, MM memberikan penjelasan bahwa mekanisme seleksi yang diterapkan saat ini justru merupakan bagian dari sistem baru yang lebih transparan dan sesuai regulasi.
“Ini bagian dari perbaikan sistem. Sekarang seleksi dilakukan melalui aplikasi resmi Kementerian Pendidikan, sesuai dengan peraturan menteri. Dengan cara ini, kita bisa memastikan prosesnya lebih terbuka dan menghasilkan kepala sekolah yang benar-benar berkualitas. Kalau dulu, justru sering kali penentuan dilakukan tanpa seleksi terbuka,” tegas Bupati Firdaus.
Pemerintah daerah berharap masyarakat memahami bahwa sistem seleksi berbasis digital ini adalah langkah maju dalam reformasi pendidikan daerah. Tujuannya agar Takalar memiliki kepala sekolah yang berintegritas, profesional, dan mampu bersaing di era pendidikan modern.(*)
