PANGKALPINANG– Pemerintah Kota Pangkalpinang mengikuti rapat nasional program perumahan pedesaan yang digelar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Selasa (29/4/2025). Rapat dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan diikuti dari Smart Room Center, Kantor Wali Kota Pangkalpinang.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kota Pangkalpinang, M. Belly Jawari, ST, M.Si, mewakili Penjabat Wali Kota Pangkalpinang. Hadir pula Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Juaini, serta protokol Wali Kota.
Rapat yang diikuti para gubernur, bupati, dan wali kota se-Indonesia itu membahas rencana pembangunan tiga juta unit rumah sebagaimana menjadi bagian dari misi Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Pengarahan disampaikan oleh Staf Ahli Menteri PUPR, Fahri Hamzah, yang mewakili Menteri PUPR Maruarar Sirait. Ia menjelaskan bahwa program pembangunan rumah akan menyasar tiga segmen wilayah.
Satu juta rumah akan dibangun di perkotaan, satu juta di pedesaan, dan satu juta lagi di wilayah pinggiran,” ujar Fahri Hamzah.
Ia menyebutkan, dana sebesar Rp28,27 triliun yang dialokasikan dalam APBN hanya mencukupi untuk membiayai sekitar 220 ribu unit rumah melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Fahri juga menyoroti pentingnya renovasi rumah tidak layak huni sebagai bagian dari solusi penyediaan hunian layak. “Renovasi adalah bagian dari pembangunan rumah agar memenuhi standar kelayakan,” katanya.
Ia mengungkapkan, dari total 93,1 juta keluarga di Indonesia, sekitar 1% atau lebih dari satu juta kepala keluarga masih tergolong miskin ekstrem.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perkim Pangkalpinang menekankan pentingnya sinergi antarlembaga. “Pertemuan ini untuk memastikan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas perumahan di Pangkalpinang,” ujar Belly.
