PANDEGLANG, SEKILASINDO.COM – Banyaknya bantuan pemerintah dalam bidang pertanian yang gagal dan amblas tanpa jejak, mulai disikapi oleh sebagian kalangan masyarakat.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Laskar Garda Banten (DPW-LGB), Nana Suryana membenarkan bahwa di Kabupaten Pandeglang setiap tahunnya banyak sekali program bantuan pemerintah, baik itu bidang pertanian maupun peternakan yang tak jelas hasilnya.
“Sebut saja program jagung, tanaman jarak, ternak domba dan sapi, Benih Padi, serta masih banyak lagi program bantuan lainnya,” kata Nana, Kamis ( 14/3/2019).
Menurut dia, hal ini harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah, terutama dinas terkait.
Pasalnya, saat ini dia menilai pemerintah justru lebih terkesan mempersalahkan masyarakat penerima bantuan saat realisasinya tak sesuai harapan.
“Memang benar bantuan itu menghilang setelah diberikan kepada masyarakat atau kelompok tani, tapi pemerintah atau dinas pun harus bertanggung jawab akan hal itu. Jadi jangan hanya masyarakat yang dijadikan kambing hitam,” kata dia.
Dia menambahkan, yang mesti dievaluasi itu justru pihak dinas sebagai pemberi bantuan, karena telah gagal melakukan upaya verifikasi sehingga bantuan menjadi salah sasaran.
“Atau boleh jadi pihak dinas sendiri yang membuat bantuan itu menjadi salah sasaran,” katanya.
Tudingan itu menurut dia berdasarkan pada beberapa kasus yang pernah diketahuinya.
“Karuan saja hal ini berdampak ketika petani tersebut terdesak kebutuhan, mereka berani menjual sapi bantuan itu, benih Padi bantuan karena mereka memiliki berbagai alasan,” ungkapnya.
Bahkan belum lama ini bantuan benih padi gogo dan pupuk urea yang di salurkan di kecamatan Cibitung yang harusnya gratis malah di jual dengan dalih untuk pergantian ongkos.
Kata dia, selain program wajib tanam, dugaan penyelewengan lainnya berkaitan pengadaan bibit dan penyaluran alat mesin pertanian (alsintan) yang tidak tepat sasaran, akan memicu banyak protes dari petani dan sejumlah pihak lainnya.
“Kami meminta kepada Dinas terkait terutama Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) untuk segera melakukan pemeriksaan terhadap Dinas Pertanian Pandeglang,” tegasnya.*(Hadi).
