TAKALAR – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Fraksi PKB, Hj. Fadilah Fahriana, kembali menyapa dan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat melalui kegiatan Reses Masa Persidangan III Tahun 2025/2026. Kegiatan yang merupakan titik ketujuh dalam rangkaian reses tersebut digelar di Dusun Bontomate’ne, Desa Lagaruda, Kecamatan Sanrobone, Kabupaten Takalar, Minggu (2/8/2026).
Reses berlangsung hangat dan penuh kekeluargaan. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Takalar H. Hengky Yasin, Kepala Desa Lagaruda Jufri yang akrab disapa Daeng Ruppa, para kepala dusun, tokoh masyarakat, serta ratusan warga yang antusias memanfaatkan kesempatan untuk menyampaikan berbagai harapan dan kebutuhan mereka.
Dalam sambutannya, Kepala Desa Lagaruda Jufri menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas kehadiran Hj. Fadilah Fahriana di tengah masyarakat. Menurutnya, momentum reses menjadi ruang yang sangat penting bagi warga untuk menyampaikan berbagai kebutuhan yang hingga kini belum dapat direalisasikan, terutama akibat kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada sejumlah program pembangunan.
Ia menjelaskan, Desa Lagaruda memiliki potensi besar di sektor pertanian yang membutuhkan dukungan alat dan sarana produksi. Selain itu, karena wilayah desa berbatasan langsung dengan Sungai Lau, masyarakat sangat berharap adanya pembangunan tanggul penahan abrasi yang sebelumnya telah memiliki Surat Keputusan (SK), namun hingga kini belum juga terealisasi.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Hj. Fadilah Fahriana menyampaikan terima kasih atas kepercayaan masyarakat yang telah mengantarkannya menjadi wakil rakyat di DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ia menegaskan bahwa kehadirannya di Desa Lagaruda merupakan bagian dari komitmennya untuk mendengar langsung suara masyarakat dan memperjuangkan kebutuhan mereka melalui jalur legislatif.
Terkait efisiensi anggaran, Hj. Fadilah menjelaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan keputusan pemerintah yang berdampak pada berbagai program pembangunan. Karena itu, menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini bukan sepenuhnya menjadi kehendak pemerintah desa maupun pemerintah daerah.
“Saya bukan penentu kebijakan terkait bantuan, tetapi saya memiliki kewajiban untuk menyuarakan aspirasi masyarakat di DPRD. Saya akan menjadi jembatan agar usulan-usulan tersebut dapat diperjuangkan dan direalisasikan melalui mekanisme yang berlaku, termasuk melalui pengajuan proposal,” ujar Hj. Fadilah.
Ia juga menegaskan bahwa usulan pembangunan tanggul penahan abrasi di Desa Lagaruda akan menjadi salah satu prioritas yang diperjuangkannya melalui koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Takalar maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan wakil rakyat menjadi kunci dalam menghadirkan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Pada sesi dialog, warga menyampaikan beragam aspirasi, mulai dari bantuan bagi anak penyandang disabilitas, bantuan peralatan bagi pelaku UMKM seperti mesin pres untuk usaha es, sarana pendukung bagi petani tambak, penanganan abrasi pantai, hingga pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan. Seluruh aspirasi tersebut dicatat untuk diperjuangkan sesuai kewenangan yang dimiliki.
Suasana reses semakin semarak saat Hj. Fadilah Fahriana menggelar kuis berhadiah bagi para peserta. Gelak tawa, canda, dan keakraban mewarnai jalannya kegiatan. Kebersamaan yang terjalin menjadi penutup manis dalam pertemuan tersebut sebelum seluruh peserta mengabadikan momen melalui sesi foto bersama, sebagai simbol eratnya hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat Desa Lagaruda.
