Sekilasindonesia.id CILEGON – PT Krakatau Steel (Persero) Tbk atau Krakatau Steel Group (KRAS) menegaskan komitmennya dalam mempercepat transformasi bisnis sekaligus memperkuat operasional industri baja nasional melalui sinergi strategis lintas lembaga negara.
Komitmen tersebut terlihat dalam Kunjungan Kerja Spesifik yang dilakukan oleh Komisi VI DPR RI bersama Danantara Asset Management dan Badan Pengaturan BUMN ke fasilitas Krakatau Steel Group di Cilegon pada Kamis (12/3/2026).
Kunjungan ini bertujuan untuk meninjau langsung perkembangan operasional usaha serta progres revitalisasi fasilitas produksi Perseroan.
Wakil Ketua DPR RI, Nurdin Halid, menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat kembali kedaulatan industri baja nasional sekaligus menjalankan fungsi pengawasan DPR RI.
Hal ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat antara DPR RI dan Krakatau Steel yang dilaksanakan pada awal Februari lalu.
“Komisi VI DPR RI akan terus mengawal kinerja Perseroan agar semakin kuat dan mampu menjadi tulang punggung industri baja nasional,” ujarnya.
Ia bersama anggota Komisi VI juga mengapresiasi kinerja perusahaan yang pada tahun 2026 terus memperkuat restrukturisasi guna melanjutkan transformasi perusahaan yang dinilai berhasil sepanjang 2025.
Menurutnya, capaian tersebut sejalan dengan visi pembangunan nasional yang digagas Presiden Prabowo Subianto melalui program Asta Cita, khususnya dalam memperkuat industri strategis nasional.
Selain itu, dalam rapat tersebut Komisi VI DPR RI juga meminta pemerintah, khususnya Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, untuk tidak menerbitkan Persetujuan Teknis (Pertek) impor baja selama kebutuhan dalam negeri masih dapat dipenuhi oleh industri baja nasional.
Sebagai bagian dari transformasi bisnis, Badan Pengelola Investasi Danantara telah menyalurkan fasilitas Pinjaman Pemegang Saham (Shareholder Loan/SHL) kepada Krakatau Steel senilai Rp4,93 triliun.
Dana tersebut ditujukan untuk memperkuat likuiditas serta mendukung peningkatan kapasitas operasional perusahaan.
Direktur Utama Krakatau Steel, Akbar Djohan, menjelaskan bahwa hingga minggu pertama Maret 2026 dana SHL yang telah ditarik mencapai Rp4,367 triliun.
“Sebagian besar dana tersebut dimanfaatkan untuk pembelian bahan baku produksi senilai Rp4,050 triliun atau setara sekitar 477.000 ton, dengan sekitar 40 persen material telah tiba untuk mendukung kegiatan produksi Perseroan,” jelasnya.
Selain untuk pengadaan bahan baku, fasilitas pembiayaan ini juga digunakan dalam pelaksanaan program transformasi perusahaan, termasuk program Golden Handshake senilai Rp91 miliar.
Sementara sisa fasilitas sebesar Rp849 miliar akan dimanfaatkan sesuai peruntukannya dalam Perjanjian SHL.
Momentum Transformasi Krakatau Steel Reborn
Dalam kesempatan tersebut, Akbar Djohan juga menegaskan pentingnya penguatan ekosistem industri baja nasional yang terintegrasi untuk menghadapi dinamika geopolitik global serta persaingan industri baja dunia yang semakin ketat.
“Kolaborasi lintas lembaga ini diharapkan mampu memperkuat ekosistem industri baja nasional yang lebih tangguh, efisien, dan berdaya saing global,” ujarnya.
Selain menjabat sebagai Direktur Utama Krakatau Steel, Akbar Djohan juga merupakan Chairman Indonesian Iron & Steel Industry Association (IISIA) serta Chairman Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA).
Saat ini Krakatau Steel terus menjalankan program transformasi perusahaan bertajuk KS Reborn, yang difokuskan pada penguatan tata kelola, transparansi, pengembangan sumber daya manusia, penguatan bisnis hilir, serta optimalisasi bisnis infrastruktur guna meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan dan menarik minat investor.
Bagindo Yakub.
