Bangka Sekilas Indonesia — Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Bangka Belitung merespon baik rencana pembentukan Satuan Tugas Pertimahan (Satgas Timah) sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan penyeludupan timah. Meski demikian, HIPMI menilai Satgas Timah dalam pelaksanaan kerjanya harus mengedepankan kepentingan masyarakat sebagai tujuan utama langkah konkrit ini.
Ketum HIPMI Babel dr Harry Ardianto mengapresiasi wacana pembentukan Satgas Timah oleh Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani beberapa waktu lalu. Meski demikian, hendaknya dalam kajian kinerja pembentukan Satgas Timah harus memperhatikan nilai-nilai sosial kemasyarakatan yang menjadi tonggak utama atau tujuan baik legalitas pertimahan ini.
Fokus tata kelola pertimahan hendaknya tidak hanya sebatas mencegah dan memberantas penyelundukan timah yang diangkut ke luar negeri. Satgas Timah ini juga harus menemukan solusi-solusi terbaik yang bisa dijadikan acuan atau pedoman dalam rangka pemenuhan kebutuhan hajat hidup masyarakat yang notabene masih bergantung dari perputaran pengelolaan pertambangan timah.
Sehingga, ada jalan keluar yang dimasukkan dalam petunjuk teknis dan bisa dipahami sederhana oleh masyarakat yang masih menggantungkan hidup dari mengais tambang timah. Penertiban tambang illegal atau tidak resmi di lapangan penting dilakukan untuk menjaga ritme produksi dan tata kelola pertimahan. Hanya saja penertiban itu diharapkan tidak membuat rakyat kebingungan.
“Satgas penertiban penting juga, tapi jangan sampai rakyat yang kena imbas. Jangan sampai mereka ditertibkan tapi tidak ada solusi. Karena rakyat butuh makan. Minimal bisa dibina agar timah dijual ke PT Timah,” saran Harry.
Untuk membantu menjaga kepentingan masyarakat, Harry siap berkolaborasi berkomunikasi dan menjembatani PT Timah Tbk dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Harry mendukung penuh Satgas Timah memprioritaskan pencegahan dan pemberantasan penyelundupan timah ke luar negeri.
“Saya siap menjembatani PT Timah dan Pak Gubernur agar ada solusi terbaik buat rakyat penambang dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini. Satgas (timah) fokus berantas penyelundupan. Dan kami berharap agar penertiban razia timah ini lebih humanis kondusif jangan sampai masyarakat ketakutan untuk menambang timah karena ini masalah perut orang banyak,” papar Harry.
Sebelumnya Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani memastikan akan membentuk tim Satuan Tugas (Satgas) penertiban timah dalam waktu dekat. Hal ini pun diungkapkannya usai menggelar rapat bersama Deputi Kebijakan dan Strategis Bakamla RI Laksda TNI Didong Rio Duta Purwokuntjoro, di Ruang Rapat Gubernur Provinsi Bangka Belitung.
“Nanti bulan depan akan membentuk satgas pertimahan, untuk pengamanan luar dan dalam. Pertemuan dengan Deputi agar meningkatkan sarana dan prasarananya, bagaimana kejahatan laut bisa diatasi,” ujar Hidayat Arsani, Kamis (28/8/2025).
Gubernur menyampaikan akan menjadi Ketua Satgas Timah ini. Hal ini dimaksudkan agar lebih mudah memaksimalkan kinerja pemberantasan penyelundupan timah.
“Akan kita bersihkan semua penyelundupan. Kita ingin pertimahan ini diambil dan diurus izinnya, dikembalikan ke rakyat dan PT Timah agar makmur negeri ini. semoga Satgas berjalan lancar sesuai instruksi Presiden Prabowo,” jelasnya. (*)
