Oleh : Pemilih Muda Pangkalpinang
Sekilasindonesia.id, || Pangkal Pinang – Panggung debat publik pertama dan kedua Pilkada Ulang 2025 yang digelar di Aston Emidary Hotel and Conference Center, kota Pangkalpinang, menjadi ajang obral janji yang tidak realistis bagi Udin.
Tak tanggung-tanggung program Prof. Saparudin alias Udin bahkan akan menjadi ajang ‘penyerapan’ APBD secara brutal.
Seperti pencalonan Udin-Edison pada edisi 2018 lalu. Kala itu masyarakat kota Pangkalpinang disuguhi dengan janji manis soal pembangunan pabrik pengolahan Zircon yangvakan menyerap 7000 lapangan kerja.
Bahkan Udin merancang seremoni peletakan batu pertama, yang mungkin Prof Udin pun sudah lupa di mana batu tersebut.
Andai kata Prof Udin konsisten soal pembangunan pabrik yang mampu menyerap 7000 tenaga kerja tersebut terealisasi. Tentunya karpet Merah dibentangkan untuk Prof Udin pada pencalonan kali ini.
Namun apa lacur, namanya juga janji surga masa kampanye, begitu gagal dalam Pilwako, Prof Udin bahkan lupa di mana dia pernah membuat acara seremoni tersebut.
Padahal jika benar, pembangunan pabrik yang saat itu disebut sebagai investasi bernilai Rp 6 Triliun tersebut, tidak ada kaitannya dengan dirinya jadi walikota atau tidak. Karena tidak menyangkut kebijakan pemerintah Kota Pangkalpinang.
Dalam edisi Pilwako ulangan tahun 2025 ini. Prof Udin sepertinya menurunkan jurus serupa. Janji surga kembali diobral saat debat kandidat Selasa (19/08/25) malam kemarin.
Yaitu bantuan untuk seluruh UMKM sebesar Rp.3.000.000 hingga Rp.100.000.000. Sedangkan total seluruh UMKM yang ada, sebanyak 27.000. Ini janji surga lagi kah? Mari kita bedah hitung hitungannya.
Jika dihitung angka paling kecil saja dari janji manis itu, Rp.3.000.000 x 27.000 UMKM = Rp.81.000.000.000.
Jika dihitung angka paling besar, dari janji manis itu, Rp.100.000.000 x 27.000 UMKM = Rp. 2.700.000.000.000 (2.7 Triliyun), sedangkan total APBD Pangkalpinang hanya kisaran 1 triliyun. Sampai di sini, seharusnya masyarakat paham, mana janji masuk akal dengan janji yang realistis.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, pemerintah kota Pangkalpinang sudah menyampaikan angka defisit untuk tahun 2026 nanti sebesar 173 Miliyar, dalam KUA dan PPAS di DPRD Pangkalpinang.
Jika pada tahun 2026, dipaksakan ada kegiatan belanja hibah berupa bantuan, dengan nilai yang fantastis, maka angka defisit 173 miliyar itu akan bertambah lagi.
Beresiko? Pasti…!! Tentu ini akan berimbas kepada kesejahteraan pegawai. Dengan mengurangi belanja pegawai, berupa pemotongan TPP ASN, TPP PPPK, gaji honorer, bahkan gaji RT dan RW pun terancam, Ustadz dan Ustazah, marbot masjid.
Yang paling parah, akan sangat beresiko bagi pegawai PPPK yang baru lulus tahun 2025. Seharusnya pada tahun 2026 nanti menerima TPP, terancam tidak mendapatkan hak nya sebagai pegawai.
Belum lagi resiko terhentinya pembangunan infrastruktur dan layanan publik lain nya. Tahun 2025 saja, banyak pembangunan yang ditunda pelaksaan nya karena efisiensi anggaran.
Sebagai kandidat, berjanji lah yang masuk akal. Jangan membodohi rakyat, dengan janji yang tidak mungkin direalisasi. Seharusnya, sebelum mencalonkan diri, sudah memahami kemampuan keuangan daerah.
Agar dalam setiap penyampaian ke publik menjadi suatu argumen cerdas yang terukur. Sehingga masyarakat mempercayai gelar Profesor yang dimiliki benar-benar relevan dengan pembuktian.(*)
